Seharusnya Parkir di Sini Gratis, Kok Warga Masih Harus Bayar ke Jukir?

ADVERTISEMENT

Seharusnya Parkir di Sini Gratis, Kok Warga Masih Harus Bayar ke Jukir?

Fathul Rizkoh - detikNews
Senin, 10 Okt 2022 13:24 WIB
Parkir tepi jalan umum (TJU) di Jalan Diponegoro, Kota Serang. (Foto: dok. KJI Banten)
Parkir tepi jalan umum (TJU) di Jalan Diponegoro, Kota Serang. (Foto: dok. KJI Banten)
Serang -

Jl Diponegoro-Veteran Kota Serang dikenal sebagai daerah padat perkantoran dan restoran. Ruas jalan ini masuk pada objek parkir di bawah Pemkot Serang.

Di ruas itu, rupanya ada dugaan tumpang tindih pengelolaan retribusi parkir antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Perhubungan (Dishub). Objek parkir restoran misalnya, pengunjung membayar parkir ke juru parkir (jukir) yang ditugasi oleh Dinas Perhubungan tapi tempatnya ditetapkan sebagai objek parkir oleh Bapenda.

Padahal, tumpang tindih pengelolaan itu bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Pasal 13 menyebut bahwa restoran adalah objek pajak di bawah pengelolaan Bapenda. "Pajak restoran yang tertuang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi," demikian bunyi pasal itu.

Serta Pasal 39 menyebut objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Bapenda: Resto sudah bayar parkir, konsumen tak perlu

Kepala Sub Bidang Pajak Parkir dan Hiburan pada Bapenda Kota Serang, Rizki Ikhwani, mengatakan restoran cepat saji dan perkantoran bank di Jl Diponegoro itu masuk dalam objek pajak parkir. Jumlahnya di seluruh Kota Serang ada 90 titik objek pajak parkir.

Kata Rizki, yang termasuk objek pajak parkir sudah dibebankan membayar pajak 20% dari pendapatan sesuai Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

"Secara faktanya, area parkir di kawasan Burger King itu sudah menjadi wajib pajak kita," kata Rizki, (12/8).

Pembayaran pajak parkir dilakukan oleh pemilik usaha atau badan usaha. Menurutnya, konsumen restoran tersebut tidak perlu ditarik retribusi parkir oleh Dishub.

"Siapa yang membayar? Pihak manajemen. Kalau misalkan si lokasi parkir dikelola oleh perorangan, perorangan yang kita tarik, begitu. Kalau pakai perusahaan berbadan hukum, badan hukumnya bukan manajemennya lagi, kurang lebih begitu," jelasnya.

Rizki enggan menanggapi adanya tumpang tindih kebijakan yang terjadi. "Nah kalau itu, saya no comment deh. Kalau saya dari sisi perpajakannya saja lah." tambahnya.

Dishub tuding jukir liar

Sementara itu, Kepala Dishub Kota Serang Heri Hadi tidak menyatakan secara tegas terkait dugaan tumpang tindih kebijakan ini. Dia mengklaim bahwa penempatan jukir sudah sesuai dengan aturan yang ada dan bukan berada di objek pajak parkir Bapenda.

"TKP (tempat khusus parkir) cuma ada dua. Sisanya kita hanya mengelola TJU (tepi jalan umum) aja," kata Heri.

Heri juga mengatakan banyak jukir liar di Kota Serang. Rompi bertuliskan Dishub juga digunakan oleh jukir ilegal.

"Kayak di rel kereta Ciceri tuh ada pak ogah yang pakai rompi oranye tulisannya Dishub, itu bukan dari kita, bikin sendiri itu," tuturnya.

Lebih lanjut, Dishub menjelaskan bahwa persoalan ini sudah sering kali dia sampaikan kepada pimpinan. Razia jukir ilegal sudah sering dilakukan namun tidak ada efek jera.

Selain itu, Dishub mengaku tidak bisa bertindak sendirian. Parkir liar dan oknum yang bermain di belakangnya harus ditindak dan penindakan itu ada di OPD lain.

"Tindak saja kata saya, nggak ada setoran ke saya, ke PAD," kata Kepala UPT Parkir Kota Serang Umar Hamdan.

Tim sempat berupaya melakukan konfirmasi kepada bank dan restoran cepat saji di Jl Diponegoro, terkait pengelolaan parkir ini. Manager On Duty Burger King Nur Arif mengaku tidak bisa memberikan statement. Arif meminta tim untuk melakukan konfirmasi kepada humas Burger King pusat.

"Mohon maaf kami tidak bisa memberikan statement, silakan langsung ke pusat saja, yah," kata Arif singkat, Kamis (22/9).

Parkir tepi jalan umum (TJU) di Jalan Diponegoro, Kota Serang. (Foto: dok. KJI Banten)Parkir tepi jalan umum (TJU) di Jalan Diponegoro, Kota Serang. (Foto: dok. KJI Banten)

Manager salah satu bank di jalan ini juga enggan memberikan statement terkait permohonan wawancara yang diajukan tim KJI. Surat permohonan ditolak dengan alasan langsung berkirim surat kepada bank pusat.

"Silakan berkirim surat ke pusat saja yah," kata salah satu satpam seraya meninggalkan tim, (22/9).

Wakil rakyat: tak boleh ada pungutan di situ!

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Serang Tubagus Ridwan Akhmad mengatakan tumpang tindih kebijakan tidak dibenarkan. Menurutnya tidak boleh ada dua pungutan dari masyarakat ke Pemkot Serang.

"Saya kira kalau sudah diurus itu bentuknya objek pajak parkir tapi juga dipungut retribusi parkir, yah saya kira menyalahi aturan. Nggak boleh ada pungutan dabel gitu, pajak parkirnya dipungut retribusi parkirnya juga dipungut, nggak boleh," kata Ridwan, (9/10/2022).

Kata Ridwan, dewan sudah berencana membahas hal ini dengan Dishub, jukir dan koordinator. Dewan juga akan turun melakukan uji petik ke lapangan.

Rencananya, mereka akan berkumpul minggu depan. Pembahasannya soal tumpang tindih kebijakan dan dugaan kebocoran retribusi parkir.

"Oh iya, bahas semua tuntas. Rasio kemandirian Kota Serang masih kecil karena kontribusi PAD kita untuk menyumbang kebutuhan total belanja kita kurang lebih baru 15 persen, artinya pekerjaan rumah PAD kita masih besar. Jadi saya kira yang perlu dilakukan meningkatkan peluang pendapatan dan termasuk memaksimalkan potensi pendapatan yang sudah ada, termasuk meminimalisir dengan mekanisme dan sistem yang cukup bagus agar peluang kebocoran tidak terjadi," pungkasnya.

Target retribusi parkir dan realisasinya di Kota Serang, Banten. (Naskah: Fathul Rizkoh/Infografis: Andhika Akbarayansyah/detikcom)Target retribusi parkir dan realisasinya di Kota Serang, Banten. (Naskah: Fathul Rizkoh/Infografis: Andhika Akbarayansyah/detikcom)

Tulisan ini merupakan hasil liputan kolaborasi yang dilakukan oleh sejumlah media lokal dan nasional yang tergabung dalam Klub Jurnalis Investigasi Banten (KJI Banten).

Tonton juga Video: Simak! Berikut Lokasi 'Haram' untuk Parkir Kendaraan

[Gambas:Video 20detik]




(dnu/dnu)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT