.webp)
Kongres ke-5 World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) di Bali berjalan sukses dengan tuan rumah Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia. Dalam kongres itu, para delegasi sepakat memperkuat konstitusi dan perdamaian dunia.
Presiden Emeritus Venice Commission Gianni Buquicchio mengatakan kaitan antara MK dan perdamaian menjadi perhatian utama di berbagai negara.
"Perdamaian seharusnya dapat dicapai melalui kontrol peradilan konstitusi. Meski demikian, masih banyak suara yang mengatakan peradilan konstitusi memiliki keterbatasan dalam menciptakan perdamaian yang demokratis," kata Gianni.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu disampaikan dalam menutup rangkaian pertemuan MK sedunia di Bali yang digelar 4-7 Oktober 2022. Dalam kongres itu, digelar sejumlah rangkaian kegiatan yang terkait perangkat organisasi peradilan konstitusional dan elemen pendukung.
"Perdamaian sejati bukan hanya tidak adanya ketegangan. Menurutnya, perdamaian sejati adalah sebuah kondisi adanya keadilan," ujar Gianni.
Rangkaian kegiatan yang mengiri Kongres MK sedunia itu sangat beragam. Mulai dari pertemuan regional, yaitu pertemuan MK Asia (AACC), pertemuan MK Afrika (CCJA), pertemuan MK berbahasa Prancis (ACCF), pertemuan MK Libero Amerika (CIJC), pertemuan MK (SACJF) dan pertemuan MK Eropa (CECC). Juga digelar pertemuan MK Arabia (UACCC), MK Eurasian (EACRB) dan juga pertemuan antar regional AACC dan CCJA serta berbagai pertemuan lainnya serta pertemuan bilateral. Kegiatan dipusatkan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC).
"Gagasan dan pendapat yang tertuang selama di kongres diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan para delegasi tentang upaya memberikan jaminan dan perlindungan yang memadai atas hak-hak dasar di setiap bangsa," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Anwar Usman.
Dalam rangkain acara itu, hakim konstitusi Arief Hidayat juga menjadi pembicara dalam pertemuan Forum Silaturahmi Sesmenko, Sekjen, Sesmen, Sestama, Kasum TNI, Asrena TNI, dan Asrena Kapolri (Forses). Arief menyampaikan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai cabang kekuasaan keempat yang turut mengontrol kekuasaan karena berperan vital memegang sumber daya dan informasi para pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dijadikan bahan dalam membuat keputusan. Lebih lanjut, ASN, menurut Arief, harus memiliki loyalitas yang berwawasan kebangsaan agar dapat membantu pembentuk kebijakan berorientasi pada negara.
"Sehingga setiap lembaga memang memiliki perbedaan dalam fungsi, tugas, dan kewenangan, namun semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk kemajuan Indonesia," kata Arief.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Arief juga menyoroti peranan media sosial yang kini berpengaruh terhadap kebijakan para pemimpin lembaga negara tersebut.
"Saya mengajak kepada para Sekjen yang hadir pada untuk menjadi influencer yang dapat menjadi perekat kohesi kebangsaan, mengingat banyak ASN yang kini terjangkiti oleh paham-paham asing dan terlibat dalam politik partisan, padahal ASN seharusnya membawa politik kebangsaan yang terlepas dari politik partisan," ucap Arief.
Arief mengingatkan, banyak negara yang pecah karena tidak adanya sesuatu yang menjadi perekat oleh karena itu Pancasila harus tetap dipertahankan sebagai perekat bangsa, khususnya oleh ASN.
"Harus ada kolaborasi, sinergi, dan kerjasama dengan berorientasi peningkatan pelayanan dan kepentingan rakyat, seperti yang dilakukan oleh Forses saat ini," beber Arief.
Sebagai informasi, Kongres ke-5 The World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) ini dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 5 Oktober 2022. Biro WCCJ memilih 'Constitutional Justice and Peace' sebagai tema utama kongres kali ini. Hal ini merujuk karena di beberapa negara, Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran penting dalam menenangkan situasi setelah konflik bersenjata di dalam negeri. Tak hanya itu, beberapa konstitusi yang dimiliki negara-negara di dunia secara eksplisit merujuk pada perdamaian dan rekonsiliasi sebagai tujuan yang ingin dicapai.
Kongres Kelima WCCJ menjadi forum internasional dengan level tertinggi untuk badan peradilan konstitusi mengingat sampai dengan tahun 2022 ini, tercatat 119 negara menjadi anggota WCCJ.
