.webp)
Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) se-Nusantara berkolaborasi dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk mencerdaskan pemilih pada Pemilu 2024 nanti. Kolaborasi BEM PTNU dan KPU RI ini berwujud Gerakan Muda Melek Pemilu.
"Ini menjadi perhatian khusus bagi kami, mengingat pelajar dan juga santri yang sedang mengenyam pendidikan di perantauan sangat kurang partisipasinya terhadap pemilu karena kebingungan dalam menggunakan hak suaranya dan itu menjadi sebuah faktor terjadinya golput. Di sisi lain banyak santri yang tidak memahami untuk menjadi pemilih pemula," kata Presidium Mahasiswa (Presnas) Wahyu Al-Fajri dalam keterangan tertulis, Jumat (7/10/2022).
Fajri menuturkan kolaborasi dengan KPU dilakukan usai pertemuan di Kantor KPU RI, Jakarta, 5 Oktober 2022.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wahyu menyampaikan kepada komisioner KPU RI, tentang komitmen menyemarakkan pemilih cerdas di lingkup pendidikan formal maupun non formal. Menurutnya dalam perhelatan pemilu, partisipasi masyarakat sangat penting, terlebih dalam mengawal proses demokrasi agar sejalan dengan ketentuan undang-undang.
Ditinjau dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pada pasal 448, sambung dia, menyebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Masih mengutip dari undang-undang, Wahyu mengatakan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih.
Fajri mengungkapkan fokus BEM PTNU se-Nusantara adalah memberikan pemahaman tentang pemilu dan hak memilih kepada masyarakat khususnya terhadap pelajar ataupun santri yang sedang menuntut ilmu di perantauan.
"Pertemuan ini juga menghasilkan gerakan muda melek politik dengan berkolaborasi dengan KPU RI yang bertujuan memberikan pemahaman kepemiluan di tingkat pendidikan formal atau non formal agar ke depannya meningkatkan partisipan pemilu di tahun 2024 nanti," ucap Wahyu.
Terakhir, Wahyu menyampaikan partisipasi dalam pemilu adalah bagian dari kontrol masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, dan juga menjadi tolak ukur dari sebuah perhelatan demokrasi.
(aud/fjp)
