Ahli dari Skotlandia Sebut Pentingnya Pengadilan Selesaikan Konflik Warga

ADVERTISEMENT

Ahli dari Skotlandia Sebut Pentingnya Pengadilan Selesaikan Konflik Warga

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 06 Okt 2022 18:20 WIB
Kongres ke-5 The World Conference on Constitustional Justice (WCCJ) di Bali. (Foto: Andi Saputra/detikcom)
World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) (Andi Saputra/detikcom)
Denpasar -

Ahli hukum dari University of Aberdeen, Skotlandia, Roy Andrew Partain, menyatakan pentingnya pengadilan menjadi tempat menyelesaikan konflik di masyarakat. Hal itu disampaikan dalam rangkaian pertemuan Mahkamah Konstitusi (MK) sedunia kelima di Bali.

"Dalam penyelesaian konflik atas hak-hak yang terfragmentasi, para hakim memiliki kewajiban memastikan perlindungan atas hak-hak tersebut dan penegakan keadilan atasnya," kata Roy dalam sesi Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS) yang menjadi bagian dari rangkaian World Conference on Constitutional Justice (WCCJ), Selasa-Jumat (4-7/10/2022).

Dalam pandangan Roy, di pengadilan sering muncul permasalahan penegakan hak, khususnya saat beberapa pihak mengklaim memiliki hak atas tindakan, properti, atau hak istimewa hukum tertentu, namun klaim tersebut kemudian tumpang tindih.

Dalam pertikaian inilah, menurutnya, hakim konstitusi berperan utama untuk menentukan siapa pihak-pihak yang benar-benar memiliki hak.

"Dalam soal inilah terlihat fungsi dan disfungsi hak serta peran hakim, khususnya hakim konstitusi, guna mengatur dan memodifikasi desain serta mengalokasikan hak untuk memastikan kehidupan masyarakat dapat berjalan secara damai dan harmonis. Sehingga hakim dapat memainkan peran sentralnya dalam menyelesaikan masalah ini bagi masyarakat serta memastikan konflik yang terjadi di masyarakat dapat diatasi, hak-hak dilindungi, dan keadilan pun dapat ditegakkan," jelas Roy.

Di sesi itu, ahli dari William and Mary Law School, Amerika Serikat, Christie S Warren memaparkan perbandingan konstitusionalitas norma pada beberapa negara seperti Jepang, Amerika, India, dan beberapa negara lainnya. Dalam kajiannya, Christie melihat pada daerah-daerah yang mengalami konflik dan usai konflik terlihat ada beberapa persoalan konstitusionalitas undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, justru tidak melihat secara utuh persoalan yang dihadapi masyarakatnya secara langsung.

"Bahkan, dalam upaya mencapai keseimbangan antara supremasi hukum antara kekuasaan legislatif pada beberapa negara, keberadaan MK masih perlu dioptimalkan dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negaranya," ucap Christie S Warren.

Misalnya, kata Christie, di Afrika Selatan, undang-undang nasional atau aturan MK Afrika Selatan mengizinkan warga negara untuk mengajukan suatu perkara langsung atau mengajukan banding ke MK demi kepentingan keadilan.

Adapun dosen Universitas Ibn Khaldun Bogor, Mohamad Mova Al Afghani, menyajikan sebuah topik 'Strengths and Limitations of the Constitutional Court's '6 Basic Principles' as a Normative Guidance in Resolving Water Conflicts'. Pada paparannya, Mova menerangkan permasalahan air yang dihadapi banyak daerah di Indonesia.

Ia menyebutkan, menurut Bank Dunia, 67 persen dari PDB Indonesia akan ditemukan daerah-daerah dengan permasalahan air yang tinggi seperti konflik kualitas air antara pertanian padi dan budi daya perikanan serta penurunan kualitas air akibat budi daya atau keramba jaring apung di bendungan.

Sejatinya konflik atau permasalahan sumber daya air ini telah diajukan pada Mahkamah Konstitusi (MK) dan bahkan putusannya melalui keberadaan UU Sumber Daya Air yang di dalamnya terdapat enam asas yang kemudian menjadi pedoman normatif dalam pelaksanaan pengaturan sumber daya air. Melalui norma tersebut diharapkan para pemangku kepentingan dapat menggunakannya sebagai sarana dalam penyelesaian konflik air di masa mendatang. Namun dalam pandangan Mova, prinsip-prinsip tersebut ambigu dalam banyak hal, sebab ada beberapa catatan yang kemudian sulit untuk diimplementasikan secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang terdampak atau mengalami langsung kesulitan dan permasalahan air tersebut.

"Keenam prinsip tersebut tidak dapat benar-benar memberikan pedoman bagi konflik yang muncul dari penggunaan, jadi hanya sedikit saja memberikan panduan untuk menyelesaikan konflik air yang timbul karena kualitas air atau banjir dan lainnya. Sebab, prinsip tersebut mengabaikan produktivitas ekonomi dan pertimbangan nilai dan secara tidak sengaja melarang realokasi air dari petani kecil ke industri," jelas Mova.

Lihat juga video 'Kemenangan Atas Skotlandia Jadi Penghibur Pasukan Ukraina di Tengah Perang':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/mae)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT