.webp)
Presiden Dewan Konstitusi Mozambik, Lucia da Luz Ribeiro, menyatakan Dewan Konstitusi Mozambik bisa memutus tentang pelanggaran seorang pejabat negara. Putusan tersebut akhirnya dijadikan landasan oleh presiden untuk mencopot pejabat tersebut.
"Presiden mencopot gubernur salah satu provinsi dari jabatannya setelah mendengar pertimbangan Dewan Konstitusi. Dewan Konstitusi memeriksa dan mengadili terlebih dahulu mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat tersebut. Hal ini menimbulkan preseden di masyarakat. Namun, jika terjadi kasus serupa, Mozambik telah memiliki mekanisme untuk menanganinya," kata Lucia.
Hal itu disampaikan dalam rangkaian pertemuan MK sedunia kelima di Bali, World Conference on Constitutional Justice (WCCJ), Selasa-Jumat (4-7/10/2022). Lucia juga menegaskan hal tersebut dapat menjadi bukti bahwa badan peradilan konstitusi dapat berkontribusi pula dalam persoalan politik di Mozambik. Apalagi dengan adanya UU 21/2018 yang memberikan kewenangan kepada Dewan Konstitusi untuk mengadili terkait adanya pelanggaran dalam jabatan politik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Persoalan semacam itu diserahkan kepada Dewan Konstitusi sehingga Dewan Konstitusi dapat berkontribusi dalam persoalan politik," ujar Lucia.
Keadilan konstitusi pun menjadi penting dalam mencopot kepala daerah di berbagai tingkatan pemerintahan.
"Selain itu, Dewan Konstitusi dapat menilai undang-undang dan menempatkan diri sebagai 'wasit nasional' dalam permasalahan tersebut," beber Lucia.
Selain itu, dalam rangkaian kegiatan tersebut, digelar Kursus Singkat Internasional (Short Course) adalah acara resmi yang diselenggarakan setiap tahun oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia (MK RI) sebagai Sekretariat Tetap Perencanaan dan Koordinasi AACC. Diinisiasi pertama kali pada 2015, kursus singkat ini mencakup beragam topik mengenai kerja MK dan lembaga yang setara dan pemajuan hak konstitusional dengan pembicara, seperti hakim dan mantan hakim MK Republik Indonesia, akademisi, peneliti, dan praktisi di bidang hukum.
Peserta kursus singkat antara lain panitera pengganti, hakim pelapor, peneliti, staf hukum anggota AACC, serta akademisi dari universitas terkemuka di Indonesia. Latar belakang pembicara dan peserta short course yang beragam ini mendorong terjadinya diskusi yang bermanfaat dari berbagai perspektif serta saling bertukar pengalaman berdasarkan keahlian masing-masing.
Simak juga 'Saat Beberapa Dekade Dianggap Punah, Badak-badak Berkeliaran di Mozambik':
(asp/fas)
