Kemendagri Tepis Tolak Raperda Depok Kota Religius: Kewenangan Provinsi

ADVERTISEMENT

Kemendagri Tepis Tolak Raperda Depok Kota Religius: Kewenangan Provinsi

Jabbar Ramdhani - detikNews
Rabu, 05 Okt 2022 17:59 WIB
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan
Kapuspen Kemendagri Benni Irwan (Foto: Kemendagri)
Jakarta -

Wali Kota (Walkot) Depok Mohammad Idris menyebut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Depok tentang Kota Religius. Kemendagri menepis pernyataan M Idris.

"Tidak ada pembahasan Rancangan Perda dimaksud di Kemendagri," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan saat dimintai konfirmasi, Rabu (5/10/2022).

Dia menjelaskan Kemendagri tidak memfasilitasi penyusunan raperda. Benni mengatakan raperda yang disusun di kabupaten/kota difasilitasi pihak provinsi.

"Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, fasilitasi penyusunan Rancangan Perda Kabupaten dan Kota merupakan kewenangan provinsi," jelasnya.

Walkot Depok Kecewa ke Kemendagri

Sebelumnya, Walkot Depok M Idris menyebut Kemendagri tak mengesahkan Raperda Kota Depok tentang Kota Religius. Dia juga mengatakan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, tak mendukung raperda tersebut.

Dia mengatakan Raperda Depok Kota Religius sudah disahkan DPRD Kota Depok. Ia menyebut tujuan dibuat Perda untuk menjaga kerukunan dan toleransi di kota yang dipimpinnya.

"Sudah disahkan dewan, tetapi tidak disahkan oleh Kemendagri, Gubernur juga tidak mendukung sehingga mandek di kementerian. Padahal, ranahnya kita tidak mengatur orang pakai jilbab atau mengatur salat itu tidak, tetapi masalah kerukunan umat beragama, kedamaian, kekompakan, dan toleransi," kata Idris seperti dikutip dari laman pribadinya, Senin (3/10).

Dia menyebut bakal meminta draf rancangan ke Kemendagri. Pihaknya juga berharap diberi rekomendasi untuk dibantu oleh Menteri Agama.

Menurutnya, jika Perda Kota Religius disetujui, akan ada dampak positif untuk mengatur anggaran belanja langsung. Terutama perihal keagamaan dan toleransi di masyarakat.

Respons Ridwan Kamil

Ridwan Kamil merespons ucapan M Idris yang disebut tak mendukung Raperda Depok Kota Religius. Dia meyakini pastinya ada dinamika yang membuat Raperda Kota Religius Depok ditolak Kemendagri.

"Di mana-mana, perda religius itu pasti biasanya ada dinamika di Kemendagri. Jadi kita tunggu saja," kata Kang Emil saat ditemui wartawan di kampus UPI Bandung, Selasa (4/10).

Dia mengatakan kewenangan untuk menyetujui ataupun menolak sebuah perda berada di Kemendagri. Jadi, kata dia, segala keputusan apa pun merupakan kewenangan dari Kemendagri.

"Biasanya ditolak di Kemendagri karena ujung yang meng-approved-nya Kemendagri. Gitu aja, kita lihat saja," ucapnya.

(jbr/imk)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT