Jokowi soal DPR 'Copot' Hakim Konstitusi Aswanto: Kita Harus Taat Aturan

ADVERTISEMENT

Jokowi soal DPR 'Copot' Hakim Konstitusi Aswanto: Kita Harus Taat Aturan

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Rabu, 05 Okt 2022 11:02 WIB
Presiden Jokowi. (Kanvino/detikcom)
Presiden Jokowi (Kanvino/detikcom)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara perihal DPR menarik hakim konstitusi Aswanto dan menggantinya dengan Guntur Hamzah. Jokowi menegaskan semua pihak harus menaati konstitusi.

"Kita semua harus taat pada aturan. Aturan konstitusi maupun aturan UU, sudah pegang itu saja," kata Jokowi seusai upacara HUT TNI di depan Istana, Jakarta, Rabu (5/10/2022).

Pencopotan Aswanto sebagai hakim konstitusi oleh DPR ini menuai sorotan dari berbagai pihak. Sejumlah perwakilan warga mengatasnamakan Masyarakat Madani berharap Presiden Jokowi tak melanjutkan proses pergantian Aswanto.

"Meminta kepada Presiden untuk tidak menindaklanjuti proses penggantian Hakim Konstitusi Aswanto yang terang benderang tidak memiliki dasar hukum karena dilakukan bertentangan dengan konstitusi dan hukum yang berlaku," ujar perwakilan Masyarakat Madani, Titi Anggraini, di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (4/10).

Dia mengatakan tindakan DPR yang mengganti Aswanto menunjukkan sikap arogan. Titi menyebutkan hal ini mencerminkan ketidakpatuhan DPR pada supremasi konstitusi berkedaulatan rakyat.

"Di mana Hakim Konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak dapat diintervensi atau bahkan dipengaruhi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam menjaga dan menegakkan konstitusi. Sikap tersebut juga sangat bertolak belakang dengan semangat menjaga independensi dan imparsialitas seorang hakim konstitusi dalam mengadili produk hukum yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang," jelas Titi.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul buka-bukaan soal pencopotan Aswanto sebagai hakim konstitusi di MK. Pacul mengatakan pencopotan Aswanto sebagai Hakim Konstitusi merupakan keputusan politik.

"Ini adalah keputusan politik. Tentu ini nanti karena hadirnya keputusan politik juga karena adanya surat MK toh? Kan gitu loh dan nantikan asar-dasar hukumnya bisa dicari, tapi ini kan dasar surat dari MK yang mengkonfirmasi, tidak ada periodisasi ya sudah," kata Pacul kepada wartawan di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/9).

Pacul mengatakan kinerja Aswanto mengecewakan. Dia menyinggung adanya produk-produk dari DPR yang dibatalkan secara sepihak.

Lihat juga Video: KPK Tahan Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati!

[Gambas:Video 20detik]

(knv/idn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT