.webp)
Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Yusuf berharap proyek Intermediate Treatment Facility (ITF) dan Lintas Raya Terpadu (LRT) fase 2A terus dilanjutkan meski anggaran terbatas. Dia menyebut proyek-proyek itu penting bagi warga Jakarta.
"Saya berharap ITF ini tetap berjalan, karena permasalahan Jakarta hanya tiga, sampah, macet, banjir. Bagaimana caranya ITF ini bisa menuntaskan permasalahan sampah di Jakarta, karena kalau tidak dimulai dari sekarang, sampai kapan pun tidak akan berjalan untuk menuntaskan sampah di Jakarta," kata Yusuf dalam keterangan tertulis, Selasa (4/10/2022).
Yusuf mengatakan JakPro membutuhkan modal Rp 517 miliar untuk ITF Sunter, Rp 338 miliar untuk pembangunan ITF wilayah Jakarta Barat dan Rp 442 miliar untuk proyek LRT fase 2A. Dia mengatakan DPRD DKI akan mengupayakan kebutuhan anggaran tetap terakomodasi oleh APBD DKI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bahwa dalam anggaran perubahan itu rumah dari kegiatan yang kita inginkan itu harus ada dulu, ITF dan LRT rumahnya harus ada. Masalah nilai biar kami bersama teman-teman komisi C mencari pendapatan," ujarnya.
Politikus PKB itu mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta mengoptimalkan penarikan 13 jenis pajak. "Untuk menggali potensi anggaran untuk perubahan, eksekutif bersama legislatif, terutama di bagian pendapatan menggali potensi sampai akhir tahun 2022," ujarnya.
Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Sri Haryati menyebut permohonan PMD Jakpro dibatalkan berdasarkan keputusan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dia mengatakan hal itu terjadi karena keterbatasan anggaran dan prioritas terhadap program lain, seperti program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan bantuan sosial.
"Bahwa ada keterbatasan anggaran, maka kemudian berdasarkan keputusan bersama tim TAPD, di perubahan ditiadakan. Ada beberapa kebutuhan KJP untuk masyarakat, sehingga maka ada prioritas mana yang terpaksa menyesuaikan," ujar Sri.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Sebelumnya, PT JakPro selaku perusahaan induk LRT Jakarta mengusulkan penyertaan modal daerah (PMD) untuk proyek LRT Fase 2A. Nilai PMD yang diajukan dalam rapat kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta itu sebesar Rp 442 miliar diajukan dalam APBD-P 2022.
Anggaran itu diperuntukkan untuk melaksanakan pengerjaan pendahuluan (advance work) pada akhir 2022 serta memulai konstruksi prasarana jalur layang LRT pada awal 2023. Rute LRT 2A melintasi tujuh stasiun, yaitu Pegangsaan Dua, Britama, Artha Gading, Sunter Timur, Gelanggang Remaja, Sunter Barat, dan JIS.
Selain LRT fase 2A, pembangunan LRT Jakarta akan dilanjutkan ke proyek fase 2b Velodrome-Klender, proyek 3A JIS-Rajawali serta proyek 3B Klender-Halim.
JakPro juga berencana mengajukan permohonan PMD sekitar Rp 500 miliar. Anggaran itu rencananya diperuntukkan buat membayar jaminan kepada PT PLN untuk proyek ITF Sunter di Jakarta Utara.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto awalnya menjelaskan perjanjian jual beli listrik (PJBL) yang diteken baru akan berlaku ketika JakPro menyetorkan uang jaminan kepada PLN.
"Sekitar Rp 500 miliar. Prioritas (PMD) untuk itu, karena khawatir kalau nggak segera diserahkan jaminan performance-nya, maka PJBL-nya akan dicabut," kata Asep kepada wartawan, Selasa (30/8).
