Anggota DPRD DKI Harap Proyek ITF dan LRT Lanjut Meski Anggaran Terbatas

ADVERTISEMENT

Anggota DPRD DKI Harap Proyek ITF dan LRT Lanjut Meski Anggaran Terbatas

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Selasa, 04 Okt 2022 15:29 WIB
Ilustrasi Gedung DPRD DKI Jakarta di Jl Kebon Sirih
Gedung DPRD DKI (Wilda Hayatun Nufus/detikcom)
Jakarta -

Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Yusuf berharap proyek Intermediate Treatment Facility (ITF) dan Lintas Raya Terpadu (LRT) fase 2A terus dilanjutkan meski anggaran terbatas. Dia menyebut proyek-proyek itu penting bagi warga Jakarta.

"Saya berharap ITF ini tetap berjalan, karena permasalahan Jakarta hanya tiga, sampah, macet, banjir. Bagaimana caranya ITF ini bisa menuntaskan permasalahan sampah di Jakarta, karena kalau tidak dimulai dari sekarang, sampai kapan pun tidak akan berjalan untuk menuntaskan sampah di Jakarta," kata Yusuf dalam keterangan tertulis, Selasa (4/10/2022).

Yusuf mengatakan JakPro membutuhkan modal Rp 517 miliar untuk ITF Sunter, Rp 338 miliar untuk pembangunan ITF wilayah Jakarta Barat dan Rp 442 miliar untuk proyek LRT fase 2A. Dia mengatakan DPRD DKI akan mengupayakan kebutuhan anggaran tetap terakomodasi oleh APBD DKI.

"Bahwa dalam anggaran perubahan itu rumah dari kegiatan yang kita inginkan itu harus ada dulu, ITF dan LRT rumahnya harus ada. Masalah nilai biar kami bersama teman-teman komisi C mencari pendapatan," ujarnya.

Politikus PKB itu mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta mengoptimalkan penarikan 13 jenis pajak. "Untuk menggali potensi anggaran untuk perubahan, eksekutif bersama legislatif, terutama di bagian pendapatan menggali potensi sampai akhir tahun 2022," ujarnya.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Sri Haryati menyebut permohonan PMD Jakpro dibatalkan berdasarkan keputusan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dia mengatakan hal itu terjadi karena keterbatasan anggaran dan prioritas terhadap program lain, seperti program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan bantuan sosial.

"Bahwa ada keterbatasan anggaran, maka kemudian berdasarkan keputusan bersama tim TAPD, di perubahan ditiadakan. Ada beberapa kebutuhan KJP untuk masyarakat, sehingga maka ada prioritas mana yang terpaksa menyesuaikan," ujar Sri.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT