Masyarakat Madani Harap Jokowi Tak Proses Pergantian Hakim MK Aswanto

ADVERTISEMENT

Masyarakat Madani Harap Jokowi Tak Proses Pergantian Hakim MK Aswanto

Karin Nur Secha - detikNews
Selasa, 04 Okt 2022 14:35 WIB
Sejumlah warga menyampaikan protes terkait pergantian Aswanto dari MK (Karin-detikcom)
Sejumlah warga menyampaikan protes terkait pergantian Aswanto dari MK. (Karin/detikcom)
Jakarta -

Sejumlah perwakilan warga mengatasnamakan Masyarakat Madani mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) menyampaikan protes terkait pergantian Aswanto dari hakim MK oleh DPR RI. Mereka berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak melanjutkan proses pergantian Aswanto.

"Meminta kepada Presiden untuk tidak menindaklanjuti proses penggantian Hakim Konstitusi Aswanto yang terang benderang tidak memiliki dasar hukum karena dilakukan bertentangan dengan konstitusi dan hukum yang berlaku," ujar perwakilan Masyarakat Madani, Titi Anggraini, di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (4/10/2022).

Dia mengatakan tindakan DPR yang mengganti Aswanto menunjukkan sikap arogan. Titi menyebutkan hal ini mencerminkan ketidakpatuhan DPR pada supremasi konstitusi berkedaulatan rakyat.

"Di mana Hakim Konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak dapat diintervensi atau bahkan dipengaruhi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam menjaga dan menegakkan konstitusi. Sikap tersebut juga sangat bertolak belakang dengan semangat menjaga independensi dan imparsialitas seorang hakim konstitusi dalam mengadili produk hukum yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang," jelas Titi.

"Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menghapuskan periodisasi masa jabatan hakim konstitusi menjadi batas minimal dan maksimal seseorang dapat menjadi hakim konstitusi. Ketentuan ini kemudian diuji dan diputus oleh MK dalam Putusan Nomor 90/PUU-XVIII/2020, 96/PUU-XVIII/2020, 100/PUUXVIII, dan 56/PUU-XX/2022. Putusan-putusan tersebut menegaskan bahwa ketentuan peralihan masa jabatan Hakim Konstitusi diperlukan tindakan hukum untuk menegaskan pemaknaan ketentuan tersebut," sambungnya.

Titi meminta DPR patuh pada aturan yang berlaku. Dia meminta DPR mengubah keputusannya terkait pemberhentian Aswanto dari MK.

"DPR mesti mengubah keputusannya yang memberhentikan Hakim Konstitusi Aswanto dan memulihkan hak Aswanto sebagai Hakim Konstitusi," jelasnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Saksikan juga 'MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20%':

[Gambas:Video 20detik]



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT