KPK Harap Tersangka Penyuap Hakim Agung Terbuka Ungkap Kasus Lain

ADVERTISEMENT

KPK Harap Tersangka Penyuap Hakim Agung Terbuka Ungkap Kasus Lain

Muhammad Hanafi Aryan - detikNews
Senin, 03 Okt 2022 20:24 WIB
Kepanjangan KPK hingga Tugas-tugas Lembaga Antikorupsi Itu
Gedung KPK (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

KPK mengharapkan para tersangka penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati dapat terang-terangan membuka dugaan perkara lainnya. KPK memastikan bakal mendalami perkara tersebut.

"Selain kasus kepailitin, juga ada kasus yang lain. Tentu ini akan didalami oleh penyidik, ya," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, Senin (3/10/2022).

Dia menyebut salah satu tersangka yang berstatus sebagai pengacara, yakni Yosep Parera (YP), diharapkan KPK dapat mengungkapkan segala informasi yang dimilikinya. Jadi, KPK bakal menelusuri kasus lain yang menjerat Hakim Agung Sudrajad Dimyati.

"Dari keterangan YP, kita berharap banyak informasi-informasi yang cukup signifikan yang bisa mengungkap kasus-kasus lainnya. Karena dia sudah menyatakan akan kooperatif," sebut Alex.

Selain itu, Alex berharap Heryanto Tanaka dapat memberikan informasi guna mengusut perkara lain. Dia menduga kedua penyuap itu merupakan korban dari sistem.

"Dan mungkin dari saksi-saksi yang lain, termasuk saksi yang kita tahan hari ini, bisa jadi mereka korban dari suatu sistem," ucapnya.

Oleh karena itu, Alex berharap, dengan dikumpulkan informasi dari para penyuap di kasus ini, penyidik dapat dengan mudah menelusuri perkara lain yang diduga juga dilakukan oleh Hakim Agung Sudrajad Dimyati.

"Kalau seperti itu peristiwanya, tentu akan memudahkan bagi penyidik untuk mengembangkan perkara lainnya," tutur Alex.

Sebelumnya diberitakan, KPK menahan Heryanto Tanaka selaku Debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana). Dia ditetapkan sebagai tersangka penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati dalam kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Pantauan detikcom di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (3/10/2022) pukul 18.50 WIB, Heryanto Tanaka terlihat turun dari ruang pemeriksaan KPK. Ia tampak mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye.

Tangan Heryanto Tanaka terlihat diborgol. Dia dikawal sejumlah pegawai KPK menuju ruang konferensi pers.

Nantinya, status penahanan Heryanto bakal segera diumumkan. Dengan ditahannya Heryanto, KPK hingga saat ini telah menahan 9 tersangka di kasus ini. Seorang tersangka bernama Ivan Dwi Kusuma Sujanto selaku Debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana) masih belum ditahan KPK.

KPK Tetapkan 10 Tersangka

Diketahui, KPK telah menetapkan 10 tersangka dalam perkara ini. Namun, saat penetapan itu Heryanto belum ditahan.

"Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang cukup, penyidik menetapkan sebanyak 10 orang sebagai tersangka," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (23/9/2022).

Berikut ini para tersangkanya:

Sebagai Penerima:

- Sudrajad Dimyati, Hakim Agung pada Mahkamah Agung
- Elly Tri Pangestu, Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung
- Desy Yustria, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung
- Muhajir Habibie, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung
- Nurmanto Akmal, PNS Mahkamah Agung (Catatan: KPK awalnya menyebut tersangka berinisial RD, namun belakangan KPK menyampaikan klarifikasi)
- Albasri, PNS Mahkamah Agung

Keenam tersangka sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebagai Pemberi:

- Yosep Parera, Pengacara
- Eko Suparno, Pengacara
- Heryanto Tanaka, Swasta/Debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana)
- Ivan Dwi Kusuma Sujanto, Swasta/Debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana)

Keempatnya disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(dwia/dwia)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT