Gugatan Legalitas Nikah Beda Agama di UU Adminduk Kandas

ADVERTISEMENT

Gugatan Legalitas Nikah Beda Agama di UU Adminduk Kandas

Andi Saputra - detikNews
Senin, 03 Okt 2022 15:34 WIB
Ilustrasi nikah siri
Foto: Istock
Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima judicial review UU Administrasi Kependudukan (Adminduk) terkait izin pernikahan beda agama. MK menilai para pemohon, yaitu Emir Dhia Isad, Syukrian Rahmatul'ula, dan Rahmat Ramdani, tidak memiliki legal standing.

"Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima," demikian bunyi putusan MK yang dikutip detikcom dari website-nya, Senin (3/10/2022).

Putusan itu diketok pada Kamis (29/10) lalu. Emir menggugat penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk yang menyatakan:

Yang dimaksud dengan 'Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan' adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Dalam putusan itu, MK menilai anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon atas berlakunya Penjelasan Pasal 35 huruf a UU 23/2006 yang dianggap sebagai legitimasi atas perkawinan beda agama sehingga menyebabkan para Pemohon merasa resah, hanyalah asumsi.

"Asumsi yang tidak dapat dibuktikan pula kebenarannya," ucap majelis yang diketuai Anwar Usman.

Adapun terkait dengan anggapan kerugian Pemohon III yang menerangkan telah memiliki keturunan sehingga setidak-tidaknya berpotensi anaknya akan tercatat dalam perkawinan beda agama, hal itu tidak dapat dibuktikan.

"Karena Pemohon masih berstatus belum menikah," ujar majelis.

Dengan demikian, para Pemohon tidak mampu menguraikan secara spesifik, aktual, maupun potensial hak konstitusionalnya yang menurut anggapan para Pemohon dirugikan oleh berlakunya Penjelasan Pasal a quo.

"Terlebih lagi, dalam permohonan para Pemohon sama sekali tidak menyampaikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian," beber majelis.

Dalam permohonannya, Emir dkk menilai UU Adminduk tidak sejalan dengan UU Perkawinan.

"Bahwasanya Undang-Undang Perkawinan dalam perumusan dapat disimpulkan yang menjadi asas dari perkawinan itu sendiri adalah agama menentukan sahnya suatu perkawinan. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (monogami terbuka), calon suami-istri harus matang jiwa raga, mempersukar perceraian, hak dan kewajiban suami-istri yang seimbang," ucap pemohon.

(asp/rdp)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT