ADVERTISEMENT

Pj Gubernur Banten soal Isu Siswa Titipan: Nanti Kita Cocokkan Datanya

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Jumat, 30 Sep 2022 18:01 WIB
Pj Gubernur Banten Al Muktabar (Foto: Bahtiar Rifai/Detikcom)
Foto: Pj Gubernur Banten Al Muktabar (Foto: Bahtiar Rifai/Detikcom)
Serang -

Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, mengaku telah mendengar mengenai adanya masalah yang muncul akibat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA-SMK Negeri di Banten seperti kelebihan kapasitas imbas banyaknya siswa titipan. Muktabar pun akan mengkaji ulang teknis PPDB di Banten.

"Nanti akan kita cocokkan datanya, kita juga sedang mereview hal teknis berkaitan itu, nanti kita sampaikan," ujar Muktabar di Serang, Banten, Jumat (30/9/2022).

Sebagai informasi, pada 2021, PPDB dilakukan terpusat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) dan tahun 2022 diubah siswa bisa langsung mendaftar ke sekolah. Muktabar mengaku akan mengajukan saran ke kementerian terkait metode penerimaan siswa baru.

"Dua metode itu kalau langsung ke sekolah jelas tidak ada hambatan, tidak ada crowded dan hang dan seterusnya," tambahnya.

Muktabar enggan menjawab secara tegas mengenai isu siswa yang diterima padahal PPDB sudah ditutup. Termasuk soal adanya penambahan jumlah ruang kelas oleh setiap sekolah karena maraknya siswa titipan oknum. Menurutnya, itu harus dilihat menyeluruh bukan hanya di Banten.

"Prinsipnya kesesuaian antara pendidikan itu ada guru murid, kurikulum itu infrastruktur penunjang, Kemendikbud mungkin juga mengevaluasi, itu berlaku se-Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan Banten menemukan adanya maladministrasi selama PPDB SMA/SMK Negeri 2022 di Banten. Temuannya mulai dari pungli hingga siswa titipan oknum. Maladministrasi ini karena pelaksanaan penerimaan siswa belum diawasi menyeluruh.

"Akhirnya ada siswa yang harus mengalami proses pembelajaran di tempat yang tidak ideal, ada ruangan yang sebetulnya bukan diperuntukkan bukan untuk ruang belajar, atau kelas menggunakan perpus atau dipaksakan lebih dari 50 siswa per kelas itu sangat tidak ideal dan merugikan siswa," ujar Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Banten Zainal Muttaqin.

Simak video 'Wapres Bocorkan Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan':

[Gambas:Video 20detik]



(bri/mae)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT