Isu Siswa Titipan, Ombudsman Deteksi Maladministrasi di PPDB Banten 2022

ADVERTISEMENT

Isu Siswa Titipan, Ombudsman Deteksi Maladministrasi di PPDB Banten 2022

Fathul Rizkoh - detikNews
Rabu, 28 Sep 2022 13:54 WIB
Siswa belajar di ruang kelas yang kurang memadai karena kelebihan siswa. (foto: dok. Tim KJI)
Siswa belajar di ruang kelas yang kurang memadai karena kelebihan siswa. (foto: dok. Tim KJI)
Serang -

Dugaan maladministrasi pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat sekolah menengah atas dan kejuruan (SMA/K) tahun 2022 ditemukan di Provinsi Banten. Diduga, sejumlah sekolah melakukan pungli dan menerima siswa titipan.

Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten, Zainal Muttaqin, mengatakan maladministrasi terjadi karena pelaksanaan regulasi belum diawasi secara menyeluruh.

"Ini harus ditanggapi serius setelah sistem dikembalikan ke sekolah apakah pengawasan Dinas Pendidikan melalui KCD (Kantor Cabang Dinas) sudah maksimal atau belum untuk mencegah maladministrasi pada saat PPDB," kata Zainal, Senin (26/9).

Salah satu temuan Ombudsman yaitu kelebihan jumlah siswa di sekolah tahun ini lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Ini terjadi karena sistem pelaksanaan PPDB sudah dikembalikan ke pihak sekolah masing-masing.

Siswa belajar di ruang kelas yang kurang memadai karena kelebihan siswa. (foto: dok. Tim KJI)Siswa belajar di ruang kelas yang kurang memadai karena kelebihan siswa. (foto: dok. Tim KJI)

Persoalan kelebihan siswa dalam rombongan belajar (rombel) itu dinilai Zainal melanggar Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 yang mengatur maksimum daya tampung dalam satu rombel.

"Dalam Permen (Permen Nomor 1 tahun 2001) atau Pergub (Pergub Nomor 7 Tahun 2022), tidak diatur mengenai kapasitas itu, sebelumnya diatur Permen Nomor 22 tahun 2016 yang sudah dicabut Permen Nomor 16 Tahun 2022 ke sana acuan daya tampung," tambahnya.

Adanya kelebihan siswa kemudian membuka celah dugaan pelanggaran lain. Pungli misalnya, dilakukan pihak sekolah dengan modus membangun ruang kelas baru (RKB). Padahal praktik pungli tidak dibenarkan.

Namun lagi-lagi, kata Zainal praktiknya tetap dilakukan karena sekolah memaksakan menerima siswa padahal tidak punya ruang kelas. Pelanggaran ini akan sangat mempengaruhi standar pelayanan sekolah yang berdampak kepada siswa tidak bisa menerima proses pembelajaran yang ideal akibat kelas overload.

"Akhirnya ada siswa yang harus mengalami proses pembelajaran di tempat yang tidak ideal, ada ruangan yang sebetulnya bukan diperuntukan bukan untuk ruang belajar, atau kelas menggunakan perpus atau dipaksakan lebih dari 50 siswa perkelas itu sangat tidak ideal dan merugikan siswa," tegasnya.

Daya tampung vs jumlah siswa di 3 sekolah Banten, berkaitan dengan isu siswa titipan. (Infografis: Fauzan Kami. Naskah: Fathul Rizkoh/detikcom)Daya tampung vs jumlah siswa di 3 sekolah Banten, berkaitan dengan isu siswa titipan. (Infografis: Fauzan Kami. Naskah: Fathul Rizkoh/detikcom)

Zainal mengungkapkan, kesemrawutan penyelenggaraan PPDB terjadi lantaran pejabat di Banten mulai dari aparat penegak hukum hingga instansi yang berkaitan langsung dengan PPDB belum punya komitmen asas pelaksanaan PPDB yang objektif, transfaran, akuntabel, dan non diskriminasi. Akhirnya terjadi penyelewengan wewenang, praktik pungli hingga menambah jalur penerimaan diluar PPDB untuk mengakomodir siswa siswa pihak yang punya kepentingan politik maupun materiil.

"Banyak orang tua jadi korban ketika mereka harus bayar sejumlah uang agar anaknya masuk ini bukti permisifnya Dindik atau sekolah terhadap praktik yang melanggar ketentuan dan asas PPDB," pungkasnya.


Catatan:

Tulisan ini merupakan hasil liputan kolaborasi yang dilakukan oleh sejumlah media lokal dan nasional yang tergabung dalam Klub Jurnalis Investigasi Banten (KJI Banten).

Lihat juga video 'Tambah Jumlah Kelas Jadi Solusi PPDB di Daerah Padat Penduduk':

[Gambas:Video 20detik]



(dnu/dnu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT