Soal Calon Pj Gubernur DKI, Priyo Budi: Jangan Ada Titipan Politik Identitas

ADVERTISEMENT

Soal Calon Pj Gubernur DKI, Priyo Budi: Jangan Ada Titipan Politik Identitas

Mulia Budi - detikNews
Kamis, 29 Sep 2022 18:24 WIB
Priyo Budi Santoso.
Priyo Budi Santoso (Mulia Budi/detikcom)
Jakarta -

Pendiri Pridem Center, Priyo Budi Santoso mengatakan penunjukan calon penjabat (Pj) gubernur pengganti Anies Baswedan harus dilakukan dengan hati-hati. Dia berharap Pj gubernur DKI yang diusulkan menguasai birokrasi dan memiliki sikap netral.

"Saya berpandangan untuk mengusulkan betul kepada pemerintah pusat jika memutuskan, pilih figur yang betul-betul mumpuni dengan jam terbang birokrasi yang tinggi, me-reach sistem, teknis menguasai birokrasi dan netral," kata Priyo kepada wartawan di Tebet, Jakarta Selatan (Jaksel), Kamis (29/9/2022).

Priyo mengatakan calon Pj Gubernur DKI tidak boleh berafiliasi dengan partai politik. Dia menyebut Pj Gubernur tak boleh memiliki titipan politik identitas hingga berkeinginan terjun ke dunia politik.

"Tidak berafiliasi kepada partai politik mana pun. Tidak mempunyai hidden agenda dan embel-embel titipan politik identitas apa pun. Tidak mempunyai keinginan-keinginan untuk terjun secara politik ke depan apapun," ujarnya.

Wakil Ketua DPR RI periode 2009-2014 itu mengatakan Pj Gubernur juga harus mengayomi seluruh warga DKI Jakarta. Menurutnya, sikap mengayomi itu diharapkan muncul di sisa masa jabatan Pj Gubernur selama 2 tahun.

"Dan mengayomi semua sehingga warga DKI menjadi nyaman karena waktu kepemimpinannya lama 2 tahun. Dan ini gratisan ialah lewat political appointee. Bukan lewat mekanisme election yang demokratis lewat pilkada," ucapnya.

Respons soal Pj Kepala Daerah Bisa Pecat ASN

Priyo juga menanggapi soal Kemendagri yang mengizinkan plt, pj, maupun pjs kepala daerah memberhentikan hingga memutasi pegawai tanpa izin dari Kemendagri. Menurutnya, kebijakan itu berlebihan.

"Beberapa hari lalu Mendagri Tito menyampaikan bahwa penjabat gubernur diberi kewenangan kata beliau untuk melakukan apapun termasuk penggeseran-penggeseran aparatur birokrasi di bawahnya. Menurut pandangan saya, harus hati-hati karena penjabat gubernur ini adalah political appointee," Kata Priyo.

"Oleh karena itu, mestinya dari segi rasa keadilan dan substansi demokrasi tentu tidak adil kalau kemudian dia hanya penjabat kemudian sewenang-wenang menggusur menggeser pejabat-pejabat birokrasi di bawahnya seenak-enaknya," tambahnya.

Priyo menilai kewenangan itu berlebihan jika tidak diikuti dengan alasan pemecatan maupun mutasi yang jelas seperti adanya pelanggaran krusial. Dia berharap Mendagri Tito mendengarkan suara masyarakat terkait hal tersebut.

"Kecuali ya kecuali ada kewenangan yang terbatas, menggeser karena memang ada problem yang sangat krusial, kasus hukum, kemudian masalah tercela, dan seterusnya. Kalau nggak ada itu ya menurut saya berlebihan, kalau kemudian diberi blanko kosong kewenangan seperti itu saya tidak setuju dan harus ada mekanisme derajat yang adil. Saya mohon kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendengarkan juga suasana kebatinan masyarakat seperti itu," tuturnya.

(idn/idn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT