MA Klaim Vonis Hakim Agung Sudrajad di Luar yang Diusut KPK Bersih!

ADVERTISEMENT

MA Klaim Vonis Hakim Agung Sudrajad di Luar yang Diusut KPK Bersih!

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 29 Sep 2022 15:04 WIB
Sudrajad Dimyati, Sudrajat Dimyati
Sudrajad Dimyati (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Masyarakat mempertanyakan kualitas putusan hakim agung Sudrajad Dimyati di luar kasus yang sedang diusut KPK. Adapun Sudrajad Dimyati ditahan KPK karena dugaan menerima suap kasus pailit. Publik bertanya dengan berbagai putusan Sudrajad Dimyati lainnya.

Atas praduga masyarakat itu, Mahkamah Agung (MA) meminta masyarakat tidak berprasangka buruk ke Sudrajad Dimyati.

"Putusan kasasi dan PK yang diputus pak SD di luar yang diusut KPK tidak ada masalah," kata jubir MA Andi Samsan Nganro kepada detikcom, Kamis (29/9/2022).

Andi Samsan Nganro, yang juga Wakil Ketua MA bidang Yudisial, mempersilakan masyarakat yang tidak menerima putusan Sudrajad Dimyati mencari pilihan hukum yang ada.

"Ada asas yang mengatakan setiap putusan hakim harus dipandang benar sepanjang belum pernah dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi melalui upaya hukum," tutur Andi Samsan Nganro.

Oleh sebab itu, masyarakat tidak boleh berspekulasi atas putusan-putusan Sudrajad Dimyati di luar kasus pailit yang sedang diusut KPK.

"Dalam perspektif hukum, kita tidak boleh menilai suatu putusan hakim hanya dengan berasumsi. Soal perilaku, ada wilayah penilainnya sendiri," ujar Andi Samsan Nganro.

Putusan Sudrajad yang disorot salah satunya putusan kasus pembebasan lahan proyek Bendungan Wadas, Bener, Purworejo, Jawa Tengah, ketika pada 9 September 2021 PN Purworejo memenangkan warga. PN Purworejo memutuskan:

Menyatakan bahwa adanya cacat hukum atas pelaksanaan hasil persetujuan dan atau kesepakatan oleh Para Tergugat atas nilai ganti kerugian dengan Para Penggugat yang tidak sesuai dengan Peraturan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Menyatakan bahwa proses penilaian penetapan ganti kerugian yang telah dilaksanakan oleh Para Tergugat dari pertama cacat hukum, karena adanya ganti kerugian lainnya yang belum dilaksanakan atau dinilai untuk Para Penggugat dan menyeluruhnya, karena sudah melebihi batas 30 (tiga puluh) hari kerja Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo.

Menghukum Turut Tergugat II untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini.

Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi (PT) Semarang pada akhir Desember 2021. Atas putusan itu, BPN tidak terima dan mengajukan permohonan kasasi. MA lalu membalikkan keadaan dan menyatakan gugatan warga tidak bisa diterima.

"Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp 500 ribu," ucap majelis.

Duduk sebagai ketua majelis I Gusti Agung Sumanatha dengan anggota Sudrajad Dimyati dan Panji Widagdo. Sudrajad Dimyati dkk menganulir putusan PN Purworejo dan PT Semarang sebelumnya dengan alasan sudah kedaluwarsa. Berikut ini pertimbangan lengkapnya:

Bahwa sesuai dengan dalil gugatannya Para Penggugat menyatakan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum telah dilaksanakan tanggal 9 Desember 2019 di Bukit Besek, Dusun Kalipancer, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
Bahwa Para Penggugat menganggap musyawarah tidak berlangsung secara komunikatif dan ganti rugi tidak layak dan adil sehingga berdasarkan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 juncto Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Pasal 5, menentukan jika Para Penggugat selaku pemilik tanah jika merasa keberatan atas bentuk/jumlah ganti rugi paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal dilaksanakannya musyawarah penetapan ganti kerugian harus mengajukan gugatan keberatan kepada Pengadilan Negeri Purworejo, dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Bahwa gugatan dilakukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Putusan kasasi itu mengusik akal sehat warga. Menurut pengacara warga, Hifdzil Alim, putusan kasasi tersebut dianggap cacat hukum karena tidak sesuai dengan tuntutan warga.

"Putusan kasasi 176 bidang tanah milik warga menyatakan warga kalah. Atas putusan tersebut, warga akan melakukan pengajuan peninjauan kembali karena putusan dianggap tidak sesuai dengan tuntutan warga. Warga saat itu menuntut terkait sengketa proses pembayaran tanah namun yang di putusan kasasi malah terkait dengan persetujuan masyarakat saat pertemuan tanggal 9 Desember 2019," kata Hifdzil Alim.

Atas kejanggalan pertimbangan putusan, saat ini warga sedang melakukan pengajuan peninjauan kembali (PK).

Simak juga video 'Mahfud Md: Upaya Pemberantasan Korupsi Banyak Gembos di MA':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/dnu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT