Pengalaman WN Ukraina Perpanjang Kitas: So Far Great

ADVERTISEMENT

Pengalaman WN Ukraina Perpanjang Kitas: So Far Great

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 28 Sep 2022 16:47 WIB
Sidak Plt Dirjen
Sidak Plt Dirjen Imigrasi ke Kanim Imigrasi Tangerang (dok. Imigrasi)
Jakarta -

WN Ukraina, Maksym Volkov, mengaku kaget dengan pelayanan Imigrasi Kemenkumham. Hal itu terbukti saat ia mengurus perpanjangan masa Kartu Tinggal Sementara (Kitas) di Kantor Imigrasi Tangerang.

"Has been so far great," kata Maksym Volkov kepada wartawan, Rabu (28/9/2022).

Hal itu disampaikannya setelah sidak Plt Dirjen Imigrasi, Prof Widodo Ekatjahjana. Maksym Volkov ke kantor Imigrasi guna memperpanjang masa berlaku Kitas untuk satu tahu ke depan. Perpanjangan kali ini adalah perpanjangan ke-4.

Sidak Plt DirjenMaksym Volkov (dok. Istimewa)

"The experience has been OK," ucap Maksym Volkov.

Sidak Widodo itu merupakan sidak kesekian kalinya dalam dua pekan terakhir. Hal ini untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat soal layanan visa. Sidak ini sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Jokowi agar memberikan layanan maksimal dan cepat kepada masyarakat. Berikut ini beberapa kebijakan baru yang diambil Imigrasi setelah disentil oleh Presiden Jokowi, terutama dalam pelayanan VoA dan Kitas.

1. Persingkat layanan izin menetap dari 14 hari menjadi 2 hari

Kemenkumham membuat kebijakan baru memangkas proses pembuatan izin tinggal yang sebelumnya diproses 14 hari menjadi 2 hari saja. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Imigrasi tentang Tata Cara Pemberian Layanan Izin Tinggal Keimigrasian.

"Sebagai tindak lanjut atas instruksi Presiden RI untuk memberikan kemudahan layanan Izin Tinggal Keimigrasian dalam rangka meningkatkan investasi asing di Indonesia serta meningkatkan kedatangan wisatawan mancanegara," demikian bunyi pertimbangan SE tersebut yang ditandatangani Plt Ditjen Imigrasi Prof Widodo Ekatjahjana.

2. Mengusahakan sistem pembayaran bisa gesek semua kartu bank dunia

Sebelumnya, Sekjan Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), M Rachmad mengeluhkan sistem pembayaran visa yang harus menggunakan Rupiah. Pembayaran ini harus menggunakan rupiah karena sistem e-Visa belum menerima mata uang asing sehingga terjadi kendala di bandara kedatangan. Padahal saat ini Imigrasi sudah menerbitkan layanan visa online/e-Visa.

Kementerian Hukum dan HAM akan mengupayakan pembayaran Visa on Arrival (VoA) secara simultan untuk meningkatkan pengalaman layanan bagi wisatawan mancanegara. Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh menyampaikan bahwa Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar proses pembayaran VoA lebih cepat dan ringkas.

"Baik penggunaan mesin EDC (electronic data capture) maupun transfer bank antarnegara menimbulkan biaya tambahan, sedangkan dalam aturan penarikan PNBP tidak boleh ada biaya tambahan. Ini yang sedang dikoordinasikan, agar pembayaran VoA bisa lebih mudah lagi," ungkap Ahmad.

3. Pembentukan satgas VoA dan Kitas

Pihak imigrasi telah melaksanakan rapat terbatas setelah dirundung berbagai masalah di atas. Keputusan membuat Satgas VOA dan Kitas dituangkan dalam SK bernomor IMI-0963.KP.04.01 TAHUN 2022. Surat ini dikeluarkan oleh Dirjen Imigrasi Kemkumham pada 21 September 2022.

Berikut ini sepenggal isinya:

Membentuk Satuan Tugas Monitoring dan Supervisi Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Kemudahan dan Percepatan Layanan Visa, Izin Tinggal dan Dokumen Keimigrasian Lainnya Guna Mendukung Peningkatan Investasi Asing dan Devisa Dari Sektor Pariwisata yang selanjutnya disebut Satuan Tugas dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

Lihat juga video 'Hasil Referendum di Ukraina, Pemimpin Donetsk: Kami Mencetak Sejarah':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/mae)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT