Revisi UU 7/2020, Hakim MK Bisa Dikocok Ulang Sewaktu-waktu

ADVERTISEMENT

d'Legislasi

Revisi UU 7/2020, Hakim MK Bisa Dikocok Ulang Sewaktu-waktu

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 28 Sep 2022 12:11 WIB
Sidang uji formil UU KPK kembali digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (24/6/2020). Sidang mendengarkan kesaksian pakar hukum Bagir Manan.
Sidang MK beberapa waktu lalu (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

DPR akan merevisi UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitisi (MK). Dalam draft yang beredar, hakim konstitusi bisa dikocok ulang sewaktu-waktu oleh lembaga pengusul.

Berdasarkan draft RUU MK yang didapat detikcom, Rabu (28/9/2022), kocok ulang tersebut dilakukan berkala per lima tahunan. Pasal 27C ayat 1 menyebutkan:

Hakim konstitusi yang sedang menjabat dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatannya oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

Nah, di ayat 2 kemudian disebutkan hakim MK juga bisa dikocok sewaktu-waktu apabila ada temuan. Selengkapnya berbunyi:

Selain evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), evaluasi juga dapat dilakukan sewaktu- waktu berdasarkan pengaduan atau laporan dari masyarakat kepada lembaga yang berwenang.

Saat ini ada 9 hakim konstitusi. Dari 9 itu, tiga orang hakim diusulkan Presiden, 3 hakim konstitusi diusulkan DPR dan 3 hakim konstitusi diusulkan dari Mahkamah Agung (MA).

RUU ini dinilai janggal. Menurut akademisi UII, Allan FG Wardhana revisi UU MK yang keempat itu bisa mengganggu stabilitas MK.

"Adanya perubahan UU MK yang keempat kalinya berpotensi mengganggu dan merusak kemandirian serta independensi Mahkamah Konstitusi," ujar Allan.

Selain itu, syarat usia minimal menjadi hakim MK yang semula 55, diturunkan menjadi 50.

"Penurunan syarat usia ini tidak didasari pada pertimbangan psikologis maupun konseptual terkait berapa seharusnya usia ideal syarat menjadi hakim MK. Faktanya banyak hakim MK dulu yg diangkat dibawah usia 50 tahun. Bahkan di antaranya memiliki intergritas dan prestasi. Dengan tidak adanya pertimbangan yang komprehensif baik dalam Naskah Akademik maupun dalam forum harmonisasi perubahan UU MK, perubahan aturan terkait penurunan syarat usia minimal menjadi hakim MK hanya didasarkan pada kemauan dan kehendak politik yang dapat merusak institusi MK," beber Allan.

Selain itu, RUU itu jua menghapus Pasal 87 UU MK. Pasal 87 berbunyi:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku

a. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini;

b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang- Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.

"Dengan dihapuskannya pasal 87, akan ada hakim MK yang masa jabatannya lebih dari 15 tahun. Jelas ini menguntungkan beberapa hakim yang saat ini sedang menjabat. Mengubah masa jabatan hakim MK ditengah jalan jelas bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan yang selama ini telah dan terus diperjuangkan. Upaya untuk mewujudkan kemandirian dan independensi MK pun bisa pupus," beber Allan.

Dalam website DPR disebutkan Wakil Ketua Baleg DPR, M. Nurdin, sudah mendengarkan penjelaskan staf ahli menyampaikan hasil hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas RUU MK.

"Setelah mendengarkan penjelasan dari tim ahli Baleg DPR RI, panja akan melaporkan hasil harmonisasi mengenai RUU MK akan dilaporkan pada rapat Pleno Baleg, Kamis 22 September jam 10 pagi," kata Nurdin

Simak juga 'Demi Cegah Terjadinya Suap, KPK Minta MA Rutin Rotasi Pegawai':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/rdp)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT