KY Sebut Penindakan Korupsi Digembosi MA Imbas Pengawasan Dipersempit

ADVERTISEMENT

KY Sebut Penindakan Korupsi Digembosi MA Imbas Pengawasan Dipersempit

Wildan Noviansah - detikNews
Rabu, 28 Sep 2022 11:39 WIB
Apa Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial? Ini Penjelasannya
Foto: Komisi Yudisial (detikcom/Ari Saputra)
Jakarta -

Menko Polhukam Mahfud Md menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) prihatin terhadap upaya pemerintah memberantas korupsi yang kerap digembosi oleh lembaga peradilan. Komisi Yudisial (KY) menyebut fenomena tersebut muncul karena perannya sebagai pengawas dipersempit.

"Dari waktu ke waktu, sebagaimana diketahui, kewenangan KY semakin dipersempit. Terutama dalam tugas pengawasan maupun rekrutmen," kata juru bicara KY, Miko Ginting, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/9/2022).

Padahal, lanjut Miko, agar perkara korupsi dan perkara lain tidak digembosi, diperlukan pengawasan yang cukup kuat. Miko menyebut pernyataan Jokowi dalam hal ini tentu beralasan, namun terbentur pada pembagian dan pemisahan kekuasaan terkait pemberantasan korupsi.

"Logika paling mendasar adalah jika terdapat kelemahan dalam pengawasan, maka perlu dipastikan lembaga dan mekanisme pengawasannya cukup kuat atau paling tidak setara dengan yang diawasi," tutur Miko.

"KY sangat memahami dan memiliki concern serupa dengan Presiden karena hal ini menyangkut kepercayaan publik terhadap lembaga serta proses hukum dan peradilan. Concern Presiden tentu beralasan, tetapi akan terbentur dengan pembagian dan pemisahan kekuasaan," sambung Miko.

Untuk itu, agar tidak ada kasus korupsi dan kasus lain yang digembosi, Miko meminta pemerintah memberikan penguatan KY sebagai pengawas agar nantinya hal tersebut bisa dimaksimalkan.

"Untuk itu, KY memandang ini momentum untuk memperkuat KY sebagai lembaga pengawasan. Dengan memberikan dukungan penguatan kepada KY, maka KY dapat menjalankan perhatian Presiden dan masyarakat sesuai tugas dan kewenangannya yang memang diberikan untuk hal itu," tutupnya.

Sebelumnya, Jokowi memerintahkan Menko Polhukam Mahfud Md mereformasi hukum di Indonesia buntut Hakim Agung Sudrajad Dimyati menjadi tersangka kasus dugaan korupsi di KPK. Mahfud memastikan akan berkoordinasi secepatnya untuk melaksanakan perintah Jokowi itu.

"Saya akan segera berkoordinasi untuk merumuskan formula reformasi yang memungkinkan secara konstitusi dan tata hukum kita itu. Presiden sangat serius tentang ini," kata Mahfud dalam keterangannya, Senin (26/9).

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Saksikan Video 'Mahfud Md: Upaya Pemberantasan Korupsi Banyak Gembos di MA':

[Gambas:Video 20detik]



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT