.webp)
Penjelasan Kemendagri soal Isu Lobi Posisi Wagub Papua
Isu adanya lobi terkait posisi Wagub Papua itu sempat disinggung politikus Partai Demokrat, Andi Arief. Dia pernah menyampaikan ada utusan Presiden Jokowi yang datang ke partainya, meminta kursi Wagub Papua yang ditinggalkan Klemen Tinal. Andi juga menyebut-nyebut soal Waterpauw yang tak mendapat dukungan dari parpol.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Demokrat sadar bahwa pemberantasan korupsi, kamilah partai yang paling mendukung dan konsisten. Tapi kami juga tahu betul bahwa, sebelum men-TSK-kan Pak LE, utusan Presiden menemui Demokrat agar kekosongan wagub diisi orang Jokowi. Dan, kami menolak memenuhi permintaan Presiden," kata Andi Arief via Twitter, Jumat (23/9) pukul 07.47 WIB pagi.
Cuitan terbaru Andi, dia menyatakan orang yang datang ke partainya adalah orang yang mengatasnamakan Jokowi.
"Penjelasan soal Pak Lukas dan sikap Demokrat mudah-mudahan bisa sedikit menjelaskan. Yang jelas, permintaan posisi Wagub yang kosong dan disertai ancaman hukum saat itu memang atasnamakan Presiden dilakukan oknum-oknum partai tertentu. Permintaan wajar, selama bisa penuhi syarat partai," cuit Andi Arief, Jumat (23/9) pukul 17.31 WIB.
Dia tak menyebut siapa orang utusan Jokowi. Andi Arief menyerahkan urusan ini kepada KPK.
"Sejak awal kan saya nggak sebut orangnya, tapi sudahlah. Poinnya, kita tunggu KPK selesaikan masalah. Sudah, jangan diperpanjang," ujarnya.
Kemendagri kemudian membantah cerita Andi Arief. Cerita yang diungkap Andi Arief juga dinilai tak logis.
"Pertama, tidak benar bahwa ada utusan Presiden Jokowi yang pernah datang ke Partai Demokrat untuk merundingkan jabatan Wakil Gubernur Provinsi Papua," kata Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (24/9/2022).
Ketidaklogisan yang dimaksud Kastorius adalah jarak antara meninggalnya Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal dengan penetapan Lukas Enembe sebagai tersangka terpisah satu tahun. Klemen Tinal meninggal pada Mei 2021, sedangkan Lukas Enembe menjadi tersangka pada 5 September 2022.
"Andi Arief merangkai pernyataannya secara insinuatif dengan mengatakan ada hubungan peristiwa tersebut dengan langkah KPK dalam menetapkan Gubernur Lukas Enembe sebagai tersangka," terang Kastorius, yang dulu juga sempat menjabat ketua di DPP Partai Demokrat.
"Artinya, seolah-olah penetapan tersangka LE merupakan rekayasa politik yang berhubungan dengan persoalan pengisian jabatan Wakil Gubernur Provinsi Papua," sambung Kastorius.
Dia mengaku telah menghubungi Andi Arief. Menurut Kastorius, Andi Arief menyampaikan keterangan yang lebih baru soal isu itu. Terakhir, sambung Kastorius, Andi Arief mengatakan orang yang mengatasnamakan Presiden Jokowi itu merupakan oknum-oknum partai tertentu.
Dia pun berharap semua pihak mendukung dan menghormati proses hukum terhadap Lukas Enembe. Penetapan status tersangka itu disebut murni langkah hukum KPK secara independen.
Sebagai informasi, Lukas Enembe kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh KPK. Namun, KPK belum menjelaskan detail konstruksi perkara yang menjerat Lukas Enembe.
Selain itu, KPK telah dua kali memanggil Lukas Enembe untuk diperiksan. Namun, Lukas Enembe tak hadir dengan alasan sakit.
(haf/haf)
