.webp)
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menemui ratusan massa dari Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) yang melakukan orasi di depan Gedung MPR/DPR RI. Di hadapan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, massa aksi mencurahkan berbagai permasalahan terkait pertanahan, lahan, dan sawah.
Mereka ingin agar masalah pertanahan yang selama ini menimpa rakyat kecil diberi keadilan dalam penguasaan lahan.
Jazilul mengatakan dirinya senang mendapat tamu yang mayoritas kaum petani, yang dinilainya sebagai kaum pejuang. Lebih lanjut dia mengatakan pihaknya dengan tegas mendukung reforma agraria yang menyasar kepada masyarakat yang memang membutuhkan lahan, ladang atau sawah
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya senang mendapat masukan dari para aktivis KNPA," katanya dalam keterangannya, Selasa (27/9/2022).
"Harus kita akui saat ini memang banyak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan dalam penguasaan akses tanah," imbuhnya.
Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia itu juga mengaku prihatin 1% dari sekelompok masyarakat mampu menguasai 68% akses pertanahan di Indonesia. Padahal, arti kata merdeka merupakan upaya menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera.
Untuk itu, menurutnya reforma agraria harus menjadi langkah awal untuk menunjukan keberpihakan kepada rakyat kecil, terutama kaum tani. "Petani kita banyak yang memiliki akses tanah yang tidak memadai untuk menopang kehidupan mereka," paparnya.
Diakuinya, proses menuju terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera tidak singkat. Bahkan setelah berbagai langkah pembangunan yang selama ini dilakukan, lanjut dia, masih saja ada ketimpangan kepemilikan lahan atau tanah yang serius.
Koordinator Nasional Nusantara Mengaji itu menegaskan bangsa ini perlu haluan negara untuk mengelola kekayaan alam yang dimiliki demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Jazilul menyebut sikap MPR jelas dalam masalah reforma agraria. Yakni merujuk pada Ketetapan MPR No. IX Tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
Meski ada ketetapan tersebut namun hukum yang ada belum maksimal. Sehingga dia mendorong adanya tindak lanjut dalam bentuk turunan hukumnya.
"Saya berharap pada DPR agar ketetapan itu ditindaklanjuti dengan membentuk undang-undang. Tap MPR itu masih-masih relevan untuk menjadikan basis landasan melakukan reforma agraria," paparnya.
(ncm/ega)
