Kejaksaan Respons Wamenkumham soal Obstruction of Justice di Kasus Sambo

ADVERTISEMENT

Kejaksaan Respons Wamenkumham soal Obstruction of Justice di Kasus Sambo

Yulida Medistiara - detikNews
Selasa, 27 Sep 2022 17:40 WIB
Mabes Polri telah selesai merekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua atau Brigadir J. Rekonstruksi 78 adegan selesai dalam 7,5 jam.
Ferdy Sambo (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej yang meminta jaksa mengecek naskah asli KUHP terkait makna pasal obstruction of justice karena dinilai ada perbedaan. Kejaksaan sebagai pelaksana undang-undang akan mengikuti ketentuan undang-undang yang berlaku, bukan terjemahan dari orang lain.

"Yang diterapkan dalam kasus FS (Ferdy Sambo) dkk bukan hanya KUHP, tapi juga obstruction of justice yang diatur dalam UU ITE, JPU itu pelaksana UU bukan menerjemahkan UU," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana saat dimintai konfirmasi, Selasa (27/9/2022).

Menurut ketut, sejak 1995, Indonesia sudah memiliki penjabaran dan penjelasan KUHP sesuai dengan naskah aslinya. Selain itu, Kejaksaan telah sering mengusut perkara dengan menggunakan pasal obstruction of justice, misalnya di kasus korupsi.

"Kita sudah biasa menerapkan obstruction of justice dalam berbagai perkara termasuk dalam Tindak Pidana Korupsi," ujarnya.

Sebelumnya, Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menyebutkan beda makna pasal-pasal yang berkaitan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam KUHP. Menurut Eddy--begitu dia biasa disapa--para penegak hukum perlu memiliki argumentasi hukum yang valid sebelum menerapkan pasal-pasal terkait obstruction of justice.

Awalnya Eddy, yang hadir dalam dialog mengenai RKUHP di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, menyinggung tentang perbedaan penerjemahan obstruction of justice dari KUHP naskah asli yang masih berbahasa Belanda. Apa bedanya?

"Itu terjemahan Moeljatno dan Soesilo berbeda. Itu langit dan bumi," kata Eddy dalam dialog yang berlangsung pada Senin, 26 September 2022.

Menurut Eddy, Moeljatno menerjemahkan obstruction of justice sebagai melarikan diri. Sedangkan R Soesilo menyebut obstruction of justice sebagai menghindari penyidikan.

Hal inilah yang disorot Eddy akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Baik penyidik, jaksa, maupun hakim, disebut Eddy, seharusnya memiliki persepsi yang sama.

"Pak jaksa bisa memastikan yang benar? Tidak bisa, kecuali Bapak memeriksa naskah aslinya. Pak hakim bisa memastikan mana yang benar? Nggak ada jaminan yang benar," kata Eddy.

"Untung saya dosen, bukan pengacara. Kalau saya pengacara, kalau saya pengacara, akan saya challenge. Pertama, ini yang mau dipakai yang mana, punya Soesilo apa Moeljatno? Karena kan kita bicara kepastian hukum," imbuhnya.

Lihat juga video 'Eks Wadirkrimum Polda Metro Ajukan Banding Terkait PTDH':

[Gambas:Video 20detik]



Simak halaman selanjutnya soal pasal yang dikenakan ke Ferdy Sambo dkk.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT