Wamenkumham Bicara Obstruction of Justice, Harap Jaksa Baca Naskah Asli KUHP

ADVERTISEMENT

Wamenkumham Bicara Obstruction of Justice, Harap Jaksa Baca Naskah Asli KUHP

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Selasa, 27 Sep 2022 14:34 WIB
Eddy Hiariej. (Foto: Karin Nur Secha/detikcom)
Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej (Karin Nur Secha/detikcom)
Serang -

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyebutkan beda makna pasal-pasal yang berkaitan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam KUHP. Menurut Eddy--begitu dia biasa disapa--para penegak hukum perlu memiliki argumentasi hukum yang valid sebelum menerapkan pasal-pasal terkait obstruction of justice.

Awalnya Eddy, yang hadir dalam dialog mengenai RKUHP di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, menyinggung tentang perbedaan penerjemahan obstruction of justice dari KUHP naskah asli yang masih berbahasa Belanda. Apa bedanya?

"Itu terjemahan Moeljatno dan Soesilo berbeda. Itu langit dan bumi," kata Eddy dalam dialog yang berlangsung pada Senin, 26 September 2022.

Menurut Eddy, Moeljatno menerjemahkan obstruction of justice sebagai melarikan diri. Sedangkan R Soesilo menyebut obstruction of justice sebagai menghindari penyidikan.

Hal inilah yang disorot Eddy akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Baik penyidik, jaksa, maupun hakim, disebut Eddy, seharusnya memiliki persepsi yang sama.

"Pak jaksa bisa memastikan yang benar? Tidak bisa, kecuali Bapak memeriksa naskah aslinya. Pak hakim bisa memastikan mana yang benar? Nggak ada jaminan yang benar," kata Eddy.

"Untung saya dosen, bukan pengacara. Kalau saya pengacara, kalau saya pengacara, akan saya challenge. Pertama ini yang mau dipakai yang mana, punya Soesilo apa Moeljatno? Karena kan kita bicara kepastian hukum," imbuhnya.

Obstruction of Justice dan Ferdy Sambo

Beberapa waktu ke belakang, pembahasan tentang obstruction of justice memang tengah hangat. Sebab, pasal-pasal berkaitan dengan itu dikenakan pada mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo--selain perkara pokoknya yaitu pembunuhan berencana. Diketahui bila pasal-pasal yang diterapkan adalah Pasal 49 juncto Pasal 33 dan/atau Pasal 48 ayat (1) juncto Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan/atau Pasal 221 ayat (1) ke-2 dan/atau Pasal 233 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Begini bunyi detailnya:

Pasal 32 Ayat 1 UU ITE

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

Pasal 33 UU ITE

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Pasal 49 UU ITE

Hukuman pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar atas perbuatan mengganggu kinerja sistem elektronik.

Pasal 48 Ayat 1 UU ITE

Hukuman pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda maksimal Rp 2 miliar atas perusakan dokumen elektronik milik orang lain.

Pasal 221 Ayat (1) ke 2 KUHP

Barangsiapa yang sesudah terjadi kejahatan, membinasakan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda tempat melakukan atau yang dipakai untuk melakukan kejahatan itu atau bekas-bekas kejahatan itu yang lain-lain, atau yang berbuat sehingga benda-benda itu atau bekas-bekas itu tidak dapat diperiksa oleh pegawai kehakiman atau polisi baik pun oleh orang lain, yang menurut peraturan undang-undang selalu atau sementara diwajibkan menjalankan jabatan kepolisian, segala sesuatu itu dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan itu atau untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan.

Pasal 233 KUHP

Barangsiapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 55 KUHP Ayat 1:

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pasal 55 KUHP Ayat 2:

Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:
1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Lihat juga video 'Eks Wadirkrimum Polda Metro Ajukan Banding Terkait PTDH':

[Gambas:Video 20detik]



(dhn/fjp)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT