ADVERTISEMENT

Bawaslu Sebut ASN Pasti Kena 'Debu' Politik, Wanti-wanti soal Netralitas

Karin Nur Secha - detikNews
Selasa, 27 Sep 2022 12:35 WIB
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja
Foto: Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja. (Karin Nur Secha/detikcom)
Jakarta -

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mewanti-wanti para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas saat pesta demokrasi. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja berharap agar para ASN tidak terlibat dalam pelanggaran terkait netralitas.

"Istri saya itu ASN jadi (saya) tahu, pertama kali pelatihan di praja dikasih tau ASN itu tidak mungkin lepas dari politik pasti ada debu-debu politiknya. Jadi hati-hati dalam lakukan tugas dan fungsi," jelas Bagja di Hotel Trans Resort Bali, Selasa (27/9/2022).

"ASN pasti akan terkena debu politik tapi ke depan semoga itu bisa diredusir, semoga hanya debunya saja jangan ambil berasnya. Bila perlu karung beras diambil itu jangan, berarti itu keterlaluan. Ini yang kita harapkan bisa melakukan bersama-sama," lanjutnya.

Bagja sempat mengungkapkan sosial media menjadi salah satu penyebab pelanggaran netralitas ASN meningkat. Bahkan pelanggaran saat Pilkada disebut lebih banyak dibandingkan Pemilu.

Tercatat lebih dari 1.000 perkara pelanggaran netralitas ASN yang ditangani Bawaslu saat penyelenggaraan Pilkada tahun 2020.

"Kalau kita lihat pelanggaran netralitas Pilkada di ASN itu lebih dari 1.000 perkara, sedangkan di pemilu hanya 600 ke bawah. Dapat dibayangkan pilkada yang hanya 169 itu ada 1.000 perkara sedangkan pemilu nasional hanya ada 500 atau 600 perkara," ucap Bagja.

Hal inilah yang nantinya menjadi perhatian bersama. Apalagi nantinya penyelenggaraan Pilkada akan dilaksanakan usai pengucapan sumpah dan janji Presiden terpilih.

"Bulan depannya 27 November pilkada seluruh Indonesia dilaksanakan, akan tetapi sekaligus Bapak, ibu ini adalah percobaan pertama untuk lajukan pilkada dalam satu hari pemungutan suaranya," ungkap Bagja.

"Ini yang perlu kita waspadai, kami perlu kerjasama pengampu kepegawaian ASN tanpa bantuan bapak/ibu tanpa lakukan sosialisasi tentu akan jadi masalah bagi kami ke depan. Hal terpenting ke depan adalah bagaimana kita lakukan pencegahan terhadap netralitas ASN di medsos," sambungnya.

Simak juga 'Soroti Netralitas ASN, Kemendagri Dinilai Perlu Benahi Aturan':

[Gambas:Video 20detik]



(ain/aud)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT