.webp)
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Bawaslu dan Kepala Daerah dalam Mewujudkan Netralitas ASN pada Pemilu 2024. Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyebut media sosial menjadi salah satu penyebab pelanggaran netralitas ASN meningkat.
"2020 kenapa pelanggaran peningkatan ASN besar? Karena socmed yang jadi salah satu penyebab. Sudah saatnya Bapak Ibu sebagai pejabat pembina kepegawaian melakukan sosialisasi penggunaan medsos bagi ASN," ujar Bagja di Ballroom Hotel Trans Resort, Bali, Selasa (27/9/2022).
Bagja mengungkapkan pelanggaran netralitas ASN saat pilkada lebih banyak dibandingkan pemilu. Tercatat lebih dari 1.000 perkara yang ditangani Bawaslu saat penyelenggaraan Pilkada 2020.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau kita lihat pelanggaran netralitas pilkada di ASN itu lebih dari 1.000 perkara, sedangkan di pemilu hanya 600 ke bawah. Dapat dibayangkan pilkada yang hanya 169 itu ada 1.000 perkara, sedangkan pemilu nasional hanya ada 500 atau 600 perkara," ucap Bagja.
Hal inilah yang nantinya menjadi perhatian bersama. Apalagi nantinya penyelenggaraan pilkada akan dilaksanakan seusai pengucapan sumpah dan janji presiden terpilih.
"Bulan depannya 27 November pilkada seluruh Indonesia dilaksanakan. Akan tetapi sekaligus Bapak Ibu ini adalah percobaan pertama untuk lajukan pilkada dalam satu hari pemungutan suaranya," ungkap Bagja.
"Ini yang perlu kita waspadai. Kami perlu kerja sama pengampu kepegawaian ASN, tanpa bantuan Bapak Ibu, tanpa lakukan sosialisasi, tentu akan jadi masalah bagi kami ke depan. Hal terpenting ke depan adalah bagaimana kita lakukan pencegahan terhadap netralitas ASN di medsos," sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, sejumlah perwakilan kepala daerah hadir dalam acara ini. Dia meminta perwakilan pemerintah daerah bersama-sama melakukan strategi pencegahan pelanggaran netralitas ASN.
"Hal ini yang jadi perhatian kita bersama sehingga kemudian acara ini dilakukan Bawaslu yang wakili pemerintah daerah untuk ikut bersama lakukan strategi pencegahan untuk tidak terjadinya pelanggaran netralitas ASN baik pemilu nasional dan daerah," kata Bagja.
Simak juga 'Tito Jelaskan soal SE Pj Gubernur Bisa Pecat-Mutasi Pegawai':
