LPSK Singgung UU TPKS di Kasus Istri Sambo Tanpa Ada Pembuktian Korban

ADVERTISEMENT

LPSK Singgung UU TPKS di Kasus Istri Sambo Tanpa Ada Pembuktian Korban

Dwi Rahmawati - detikNews
Minggu, 25 Sep 2022 18:31 WIB
Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi
Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu. (Foto: Dwi Rahmawati/detikcom)
Jakarta -

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyampaikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disebut-sebut saat pihaknya menghadiri rapat koordinasi di Polda Metro pada 29 Juli lalu. UU tersebut digunakan agar LPSK segera memberikan perlindungan kepada Putri Candrawathi, istri Ferdy Sambo yang menyebut dirinya sebagai korban kekerasan seksual.

"UU TPKS dijadikan instrumen legal untuk melindungi Ibu PC tanpa ada upaya membuktikan materialnya apakah posisi sebagai korban itu benar atau tidak," kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu di Bandung, Jawa Barat, Jumat (23/9/2022).

Edwin lalu menyinggung UU TPKS bisa saja disalahgunakan. Menurutnya, kasus Putri Candrawathi merupakan permohonan yang paling unik di LPSK lantaran pemohon tak mau menyampaikan apapun ke lembaganya.

"Jadi, ya misalnya ada orang saat ini mengaku sebagai korban kekerasan seksual dan dia rujuk UU TPKS itu seolah-olah dirujuk dulu sebagai korban," kata Edwin.

"Secara umum sebenarnya jarang orang berbuat begitu, tapi Ibu PC adalah pemohon perlindungan yang paling unik kepada kasus kekerasan seksual yang saya tangani dan pembuktian secara umum," imbuhnya.

Meski demikian, Edwin menekankan tak ada yang salah dengan produk hukum tersebut. Dia menilai aturan hukum pasti punya celah.

"Semua aturan hukum itu pasti punya celah, sama saja seperti orang ngaku dia korban pembegalan. Ada luka, motornya hilang segala macam ketika didalami (ternyata) bukan korban begal. Dia kalah judi, motornya dijual supaya dia aman sama keluarganya, dia buatlah luka-luka segala macam, padahal motornya emang dijual," kata Edwin.

Edwin mempertanyakan siapa yang memunculkan UU TPKS dalam kasus Putri Candrawathi. Dia lalu mengungkit pertemuan di Polda Metro Jaya pada 29 Juli saat LPSK didesak memberikan perlindungan dengan dalih Putri sebagai korban kekerasan seksual.

"Ya saya nggak tahu (PC menyalahgunakan UU TPKS), yang merencanakan awalnya siapa, kan tadi saya bilang ketika LP itu dibuat UU TPKS tidak ada disebut. Pertanyaan yang menggunakan UU TPKS itu kepada Ibu PC siapa jadinya?" kata Edwin.

"Itu baru muncul ada ketika rapat 29 Juli di Polda Metro Jaya gitu. Jadi saya nggak menyebut soal Ibu PC menyalahgunakan UU TPKS tapi siapa yang memunculkan TPKS itu untuk posisi Ibu PC," lanjutnya.

Simak juga Video: Iptu Hardista Disanksi Demosi 1 Tahun Terkait Kasus Ferdy Sambo

[Gambas:Video 20detik]




(fca/imk)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT