Alasan Kemendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Bisa Pecat-Mutasi ASN

ADVERTISEMENT

Alasan Kemendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Bisa Pecat-Mutasi ASN

Inkana Izatifiqa R Putri - detikNews
Sabtu, 24 Sep 2022 20:53 WIB
Kemendagri
Foto: dok. Kemendagri
Jakarta -

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyosialisasikan poin-poin penting Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Persetujuan dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah kepada Pelaksana Tugas (Plt), Penjabat (Pj), dan Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah (KDH). Hal ini dalam rangka menyamakan persepsi dengan penjabat kepala daerah.

Pada kegiatan yang berlangsung Jumat (23/9), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro menjelaskan terbitnya SE Nomor 821/5492/SJ tersebut untuk merespons banyaknya penjabat kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota, yang telah dilantik. Mengingat mereka memiliki kewenangan terbatas, termasuk dalam menyetujui pemberian sanksi kepada aparatur sipil negara (ASN) yang melanggar hukum dan menandatangani persetujuan mutasi pegawai antardaerah. Sehingga dalam mengambil kebijakan para penjabat kepala daerah harus mengajukan izin terlebih dahulu kepada Mendagri. Akibatnya, berkas pengajuan izin menumpuk di Kemendagri.

Oleh karena itu, pihaknya melakukan penyederhanaan tahapan yang memerlukan persetujuan Mendagri. Caranya dengan lebih dulu mendata tahapan yang sekiranya dapat dipangkas. Hal ini untuk mempercepat proses pelayanan dan mengefisienkan penyelenggaraan pemerintahan.

"SE tersebut hanya memberikan persetujuan kepada plt, pj, maupun pjs kepala daerah secara terbatas. Hal ini meliputi dua poin yang dijelaskan pada bagian nomor 4 huruf (a) dan (b) yang diatur dalam SE tersebut. Pertama, persetujuan untuk melakukan pemberhentian, pemberhentian sementara, dan penjatuhan sanksi bagi ASN yang melanggar disiplin atau tindak lanjut proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/8/2022).



Lebih lanjut, dia menjelaskan alasan proses tersebut menjadi bagian yang disederhanakan. Menurutnya, penjatuhan sanksi terhadap ASN yang melanggar disiplin atau tersandung masalah hukum merupakan langkah yang harus diambil. Apabila pegawai yang bersangkutan keberatan terhadap persetujuan sanksi yang ditandatangani, maka tetap dapat mengajukan banding ke pihak kepegawaian sesuai peraturan.

"Lalu orang mengatakan kan harus izin? Itu kan surat izin, itulah surat izinnya, maka kami mendelegasikan kewenangan itu, maka surat yang kami kirim itu adalah pemberian izin," terangnya.

Dia menegaskan pemberhentian sementara ASN yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kebijakan tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Kalau sudah menjadi tersangka, sudah perintah pengadilan, menurut kami izin yang kami tanda tangani itu hanya administrasi tambahan, toh wajib juga ditandatangani oleh pj. Inilah yang menurut kami berdasarkan Surat Edaran ini memberikan izin kepada pj untuk menandatangani dokumen kepegawaian tersebut," jelasnya.

Kemudian persetujuan kedua yang diatur dalam SE, yakni menyangkut penandatanganan persetujuan mutasi pegawai antardaerah dan antarinstansi pemerintahan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dia menyebut persetujuan mutasi tersebut berbeda dengan surat keputusan (SK) mutasi.

Disampaikan Suhajar, alasan diberikannya persetujuan kepada plt, pj, dan pjs kepala daerah untuk menandatangani berkas persetujuan mutasi pegawai, karena mekanisme mutasi yang mensyaratkan persetujuan pindah dari daerah tugas sebelumnya maupun daerah penerima atau yang dituju.



"Setelah Bapak (Pj) menandatangani persetujuan si A pindah dari daerah Bapak, kemudian Pj di sebelah sana menyetujui, surat itu kan dikirim ke (Ditjen) Otda (Otonomi Daerah), diproses di (Ditjen) Otda, dikirim ke BKN. (Kemudian) keluar Pertek (Pertimbangan Teknis) BKN, baru balik ke (Ditjen) Otda, Dirjen Otda tanda tangan lagi. Jadi saya tidak pernah meragukan rekan-rekan Pj ini, ini baru persetujuan, proses setuju, bukan SK pindahnya, sangat prosedural," terangnya.

Karena itu, Suhajar menegaskan, ketentuan Pasal 73 ayat (4) UU tentang ASN tetap berlaku. Dengan kata lain, mutasi PNS antarkabupaten atau kota maupun provinsi ditetapkan oleh Mendagri setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN.

"Itu tetap, jadi yang dikasih kewenangan apa? Ya itu surat persetujuannya saja," tuturnya.

Di lain sisi, lanjut Suhajar, meski diberi persetujuan tertulis terkait dua kebijakan tersebut, plt, pj, maupun pjs kepala daerah tetap harus melaporkannya kepada Mendagri paling lambat tujuh hari setelah langkah itu diambil.

(prf/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT