Temui Kasetpres, Massa Demo Buruh Tani Tuntut Redistribusi Lahan Dipercepat

ADVERTISEMENT

Temui Kasetpres, Massa Demo Buruh Tani Tuntut Redistribusi Lahan Dipercepat

Anggi Muliawati - detikNews
Sabtu, 24 Sep 2022 15:17 WIB
Presiden Partai Buruh Said Iqbal (kedua dari kanan) dan Sekjen SPI Agus Ruli (pertama dari kanan)/(Anggi-detikcom)
Presiden Partai Buruh Said Iqbal (kedua dari kanan) dan Sekjen SPI Agus Ruli (pertama dari kanan). (Anggi/detikcom)
Jakarta -

Perwakilan massa demo buruh tani menemui Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono di Istana. Perwakilan massa demo buruh tani menuntut agar program redistribusi lahan untuk petani dilanjutkan.

"Pada hari ini, Hari Tani Nasional, SPI dan Partai Buruh mengorganisasi aksi dengan mengangkat tiga isu utama. Pertama, reforma agraria tanah untuk petani, tanah untuk rakyat. Pada kesempatan tadi, pihak Istana dihadiri oleh Kepala Sekretariat Kepresidenan langsung, yaitu Pak Heru," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal di Patung Kuda, Sabtu (24/9/2022).

"Kami sampaikan isu reforma agraria ada janji pemerintah, khususnya Presiden Jokowi juga yang berjanji untuk meredistribusi tanah untuk petani, sekitar 9 juta hektare. Tapi sayangnya, kebijakan beliau tidak ditindaklanjuti oleh pejabat yang ditunjuk untuk mengimplementasikan reforma agraria," sambungnya.

Dia mengatakan massa juga menyatakan penolakan terhadap omnibus law UU Cipta Kerja. Said Iqbal mengatakan omnibus law tidak menguntungkan petani dan buruh.

"Isu yang kedua (yang disampaikan) adalah tentang menolak omnibus law, yaitu bank tanah. Di dalam omnibus law, konsep bank tanah hanya komersialisasi terhadap lahan-lahan pertanian, sehingga petani tergerak tidak mendapatkan hak tanah garapannya untuk petani itu sendiri, tapi bank tanah lebih berkonsep menguntungkan korporasi, bahkan cenderung membuat menjauhkan petani dari tanahnya," katanya.

Massa juga menyampaikan tuntutan terkait penolakan kenaikan harga BBM. Menurutnya, kenaikan harga BBM berdampak besar terhadap petani.

"Terakhir, terbukti petani tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Oleh karena itu, SPI dan Partai Buruh menolak kenaikan harga BBM yang lebih memberatkan petani," tuturnya.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Indonesia (SPI) Agus Ruli mengatakan mereka juga mengingatkan pemerintah agar menuntaskan janji 9 juta hektare lahan pertanian.

"Jadi ini yang kita ingatkan kembali kepada pemerintah yang tadi kita sampaikan ke Pak Heru untuk disampaikan ke Presiden bahwa realisasinya masih sangat kurang terhadap pelaksanaan reforma agraria dengan melakukan redistribusi tanah 9 juta hektare itu," kata Agus Ruli.

Dia berharap pemerintah juga segera menyelesaikan konflik-konflik lahan yang terjadi. Dia menyebut konflik tersebut bisa memicu pelanggaran HAM.

"Untuk segera juga diselesaikan konflik-konflik yang sekarang juga bermunculan semakin memanas, bahkan menjadi kriminalisasi petani. Petani ada yang ditangkap, ada yang juga misalnya rumahnya juga digusur. Nah, itu yang artinya perlu juga diketahui oleh Pak Presiden dengan keberlanjutan penyelesaian konflik yang tidak terselesaikan itu, punya potensi untuk terjadi konflik pelanggaran hak asasi manusia di lapangan," katanya.

"Tentunya kita ingin bahwa di sisa masa pemerintahan Jokowi ini akan lebih fokus, misalnya untuk menyelesaikan program-program prioritasnya, termasuk tentang reforma agraria dan untuk UU Cipta Kerja sudah jelas," sambungnya.

(haf/haf)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT