ADVERTISEMENT

Hakim Agung Tersangka KPK, Komisi III DPR: Sungguh Sangat Menyedihkan

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Jumat, 23 Sep 2022 18:23 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh (Dok Pribadi)
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh (Dok Pribadi)
Jakarta -

Komisi III DPR, yang membidangi hukum dan HAM, meminta Mahkamah Agung (MA) melakukan evaluasi besar-besaran di internal usai hakim agung Sudrajad Dimyati ditetapkan sebagai tersangka suap dan sejumlah pegawai Mahkamah Agung (MA) terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh mengaku sedih atas kondisi MA.

"Pesan saya harus ada evaluasi mendalam, menyeluruh dan perubahan besar-besaran di internal MA untuk menjaga pabrik yurisprudensi di Indonesia ini," kata Pangeran dalam keterangan tertulis, Jumat (23/9/2022).

Pangeran mengatakan kasus dugaan suap terkait penanganan perkara yang melibatkan hakim agung sangat menyedihkan. Pangeran mengatakan tugas Komisi III DPR di bidang pengawasan terhadap MA sebagai mitra komisi, sudah dilakukan.

"Pengamatan saya dari konstruksi KPK menjelaskan perkara yang menjerat Hakim Agung pada MA Sudrajad Dimyati (SD) dan kawan-kawan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA sungguh sangat menyedihkan. Saya tidak akan menyentuh pokok perkara kasus suapnya, namun dampak dari OTT KPK kali ini sungguh saya sangat sayangkan," kata dia.

"Selama ini laporan masyarakat pencari keadilan di peradilan acapkali melaporkan ke kami bagaimana pengalaman dan tantangan dihadapi saat mencari keadilan di pengadilan. Tugas kami Komisi III di bidang pengawasan sudah kami lakukan. Namun kami dilarang secara konstitusi masuk ke ranah penegakan hukum karena itu adalah ranah kekuasaan peradilan," lanjutnya.

Pangeran mewanti-wanti risiko besar dari perkara yang melibatkan hakim agung ini bakal menggerus kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Dia mengkhawatirkan perkara ini berakibat masyarakat menggunakan cara-cara di luar hukum dalam menyelesaikan permasalahan.

"Risiko besar korupsi di level Mahkamah Agung ini adalah semakin hilangnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Takutnya akan mengakibatkan masyarakat mencari dan menggunakan cara-cara di luar hukum dalam menyelesaikan setiap permasalahan di sekitarnya. Saya sebagai Wakil Ketua Komisi III selama selama ini selalu menyuarakan dan berpesan kepada seluruh mitra kerja Komisi III agar tegak dan lurus menjalankan konstitusi," ujarnya.

Simak video 'Penjelasan KPK Soal Penahanan Hakim Agung Sudrajad Dimyati':

[Gambas:Video 20detik]



Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT