Serba-serbi Reklamasi Pulau G Ditetapkan Anies Jadi Permukiman

ADVERTISEMENT

Serba-serbi Reklamasi Pulau G Ditetapkan Anies Jadi Permukiman

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Kamis, 22 Sep 2022 21:08 WIB
Lokasi Pulau G (Dok. Lokasi Pulau G)
Foto: Lokasi Pulau G (Dok. Lokasi Pulau G)

Pengembang Pulau G

Luas pulau yang dikembangkan oleh PT Muara Wisesa Samudra ini sebesar 161 hektare. Hal itu tercantum dalam Pergub No 121 Tahun 2012 yang diteken Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo atau Foke.

Izin kepada PT Muara Wisesa Samudra yang merupakan anak usaha PT Agung Podomoro Land Tbk itu diberikan pada 2014. Izin itu diberikan melalui Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra. Kepgub itu diteken oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Memberikan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra dengan luas dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini," demikian bunyi kepgub tersebut.

Dalam Kepgub itu, PT Muara Wisesa Samudra wajib menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas dasar yang dibutuhkan dalam pengembangan kawasan Pantura antara lain jaringan jalan, baik dalam maupun antarpulau, angkutan umum massal, jaringan utilitas, infrastruktur pengendali banjir, Ruang Terbuka Biru, Ruang Terbuka Hijau, dan sempadan pantai, serta sarana pengelolaan limbah cair dan padat. Perusahaan itu juga wajib melakukan pengerukan sedimentasi sungai sekitar pulau reklamasi.

PT Muara Wisesa Samudra juga diminta memberikan kontribusi berupa pengerukan sedimentasi sungai di daratan dan kontribusi lahan seluas 5% (lima persen) dari total luas lahan area reklamasi nett yang tidak termasuk peruntukan fasos/fasum untuk diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Tambahan kontribusi untuk revitalisasi Kawasan Utara Jakarta berupa penyediaan rumah susun, penataan kawasan, peningkatan dan pembangunan jalan, pembangunan infrastruktur banjir termasuk pompa dan rumah pompa, waduk, saluran dan pembangunan tanggul Program NCICD Tahap A, yang besarannya sesuai nilai yang akan ditetapkan dengan keputusan gubernur," lanjut kepgub itu.

Kendati demikian, izin pelaksanaan reklamasi ini hanya berlaku tiga tahun. Izin tersebut hangus pada 2017.

Dalam perjalanannya, Anies mencabut izin pembangunan pulau reklamasi pada 2018. Namun pencabutan itu tidak termasuk untuk Pulau C, D, G, dan N yang sudah telanjur dibangun. Anies kemudian menyerahkan 65 persen pengelolaan 3 pantai itu kepada Jakarta Propertindo (JakPro).

Di sisi lain, PT Muara Wisesa Samudra mengajukan permohonan perpanjangan izin pelaksanaan reklamasi Pulau G. Permohonan itu dilayangkan ke Pemprov DKI Jakarta dalam surat nomor 001/MWS/XI/19 Perpanjangan Izin Reklamasi Pantai Bersama terkait Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra. Surat terbit pada 27 November 2019.

Namun Pemprov DKI tidak kunjung memberikan izin tersebut. Buntutnya, PT Muara Wisesa Samudra pun menggugat Anies ke PTUN. Gugatan ini berlanjut hingga tingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung. Hasilnya, Anies kalah. MA pun memerintahkan Anies untuk menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi Pulau G ke PT Muara Wisesa Samudra. Pemprov DKI kala itu menegaskan akan mematuhi putusan tersebut.


(rdp/fas)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT