Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan kawasan reklamasi Pulau G sebagai zona ambang yang diarahkan menjadi kawasan permukiman. Penetapan itu dilakukan melalui perjalanan panjang. Anies sempat minta sertifikat HGB di Pulau G dibatalkan.
Tahun ini, melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) soal zona ambang diterapkan pada kawasan dengan kriteria perluasan daratan, reklamasi, lahan cadangan, tanah timbul atau area belakang tanggul NCICD.
Zona ambang sebagaimana dimaksud meliputi:
a. Kawasan reklamasi Pulau G
b. Kawasan perluasan Ancol
c. Kawasan Rorotan sebagai lahan cadangan
d. Kawasan belakang tanggul pantai.
"Kawasan Reklamasi Pulau G sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diarahkan untuk kawasan permukiman," demikian isi Pergub yang dilihat, Rabu (21/9/2022).
Kepala Dinas Cipta Karya, Pertanahan, dan Tata Ruang DKI Jakarta Heru Hermawanto mengakui pihaknya mengutamakan Pulau G menjadi kawasan permukiman. Hal ini demi mengakomodasi kebutuhan permukiman bagi penduduk Kota Jakarta.
"Sekarang kan kebutuhan warga terhadap kebutuhan permukiman masih banyak," kata Heru saat dimintai konfirmasi.
Kendati begitu, semua itu bergantung pada peraturan daerah (perda) yang akan mengatur peruntukan Pulau G. Karena itulah, Pulau G dikategorikan sebagai zona ambang yang peruntukannya belum ditentukan.
"Diarahkan (ke permukiman) betul, tapi kan pendetailannya tergantung perda. Yang menentukan nanti perda. Disebut zona ambang, bisa diarahkan di situ diutamakan kalau boleh permukiman kita mintanya," tandasnya.
Dalam perjalanannya, perizinan Pulau G sempat digugat oleh pengembang sampai kemudian masuk zona ambang untuk dijadikan permukiman. Berikut rangkumannya:
Anies Minta Sertifikat HGB Pulau G Dibatalkan
Anies Baswedan, pada 2018, meminta pemerintah pusat, dalam hal ini Kepala BPN, membatalkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) tiga pulau reklamasi. Pulau tersebut adalah Pulau C, D, dan G.
Dalam surat itu, Anies mengatakan, sehubungan dengan penarikan dua raperda tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta, Pemprov DKI menarik surat-surat yang dapat melegalkan penerbitan sertifikat HGB tiga pulau tersebut.
Sofyan Djalil, yang saat itu menjabat Kepala BPN, menyebut pihaknya tak bisa mengabulkan permohonan Anies. Penerbitan sertifikat disebut sudah sesuai dengan hukum pertanahan.
"Pembatalan HGB tersebut adalah permintaan Pemprov DKI dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, ini tidak bisa kami batalkan karena, jika dibatalkan, maka menciptakan ketidakpastian hukum. Dan yang telah dikeluarkan itu sah sesuai dengan hukum pertanahan," tuturnya.
Anies Sulap Jadi Pantai Kita, Maju, Bersama
Pulau C, D, dan G berganti nama menjadi Pantai Kita, Maju, dan Bersama. Perubahan nama Pulau C, D, dan G ini merupakan Keputusan Gubernur Nomor 1744 Tahun 2018 tentang Penamaan Kawasan Pantai Kita, Kawasan Pantai Maju, dan Kawasan Pantai Bersama Kota Administrasi Jakarta Utara. Kepgub itu diteken pada Senin, 26 November 2018.
Pemprov DKI Jakarta melalui BUMD Jakarta Propertindo (Jakpro) akan mengelola 65 persen kawasan Pantai Kita, Maju, dan Bersama itu. Anies tak khawatir penunjukan Jakpro akan menimbulkan masalah hukum. Dia mengatakan aspek legal semua kebijakan Pemprov DKI bisa diuji.
"Sebenarnya semua keputusan pemerintah bisa digugat ya. Selama ada PTUN. Boleh, nggak apa-apa," sebut Anies, Jumat (23/11/2018).
Simak juga 'Saat Proyek Reklamasi Disetop, Anies: Tepat Kurangi Dampak Land Subsidence':
