ADVERTISEMENT

Bubarkan Diri, Buruh dari Bogor Bakal Kembali Demo 10 Oktober di Istana

Anggi Muliawati - detikNews
Kamis, 22 Sep 2022 19:57 WIB
Aliansi Serikat Buruh 1001 yang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat mulai membubarkan diri.
Aliansi Serikat Buruh 1001 yang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, mulai membubarkan diri. (Anggi Muliawati/detikcom)
Jakarta -

Aliansi Serikat Buruh 1001 yang menggelar aksi unjuk rasa long march dari Puncak Pass, Bogor, Jawa Barat, ke Jakarta, membubarkan diri. Mereka berjanji kembali akan berdemi pada 10 Oktober 2022.

Pantauan detikcom di lokasi, Kamis (22/9/2022), pukul 19.15 WIB, massa terlihat membubarkan diri. Mobil komando pun terlihat meninggalkan lokasi.

Terlihat Jalan Medan Merdeka Barat telah dibuka kembali. Lalu lintas di kedua arah nampak ramai lancar.

Koordinator Nasional Aliansi Serikat Buruh Bersatu 1001, Ajat Sudrajat, mengatakan massa akan kembali menggelar aksi dengan estimasi massa sebanyak 300 ribu. Rencananya aksi itu akan digelar di Istana Merdeka dan DPR RI, Senin (10/10).

"Jadi ini aksi rangkaian, sambil menunggu konsolidasi akbar, sambil menunggu aksi puncak 10 Oktober. Mudah-mudahan sebelum 10 Oktober Pak Jokowi sudah tulus dengan niat demi kesejahteraan rakyat dapat mengabulkan tuntutan kami," katanya di Patung Kuda.

Sebelumnya, Aliansi Serikat Buruh 1001 long march dari Puncak Pass, Bogor, Jawa Barat, ke Jakarta. Mereka menuntut pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM dan mencabut UU Cipta Kerja (Ciptaker).

"Kita lakukan (long march) Selasa (20/9) pada pukul 08.00 WIB di Puncak Pass, Bogor. Alhamdulillah 3 hari kami melakukan perjalanan," kata Koordinator Nasional Aliansi Serikat Buruh Bersatu 1001, Ajat Sudrajat.

Massa membawa sejumlah tuntutan. Mereka menuntut kenaikan harga BBM dibatalkan karena memicu kenaikan harga barang.

"Empat tuntutan yang kami sampaikan, pertama tolak kenaikan dan batalkan harga BBM. Kedua, stabilisasi harga kenaikan harga bahan pokok karena sudah tidak wajar kenaikannya. Ketiga, cabut UU omnibus law tanpa syarat dengan mengeluarkan Perppu atau klaster ketenagakerjaan dikeluarkan," kata Ajat.

"Empat, kami meminta untuk menghentikan revisi RUU KUHP yang sedang digodok di DPR RI, karena tidak sangat memperdulikan serikat buruh dan masyarakat. Itu tuntutan kami," sambungnya.

(aik/aik)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT