Polri Tegaskan Isu Kebocoran 26 Juta Data Anggota Polisi Hoax!

ADVERTISEMENT

Polri Tegaskan Isu Kebocoran 26 Juta Data Anggota Polisi Hoax!

Wildan Noviansah - detikNews
Kamis, 22 Sep 2022 17:03 WIB
Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo
Irjen Dedi Prasetyo (Foto: dok. Polri)
Jakarta -

Beredar isu di media sosial telah terjadi kebocoran data 26 juta anggota Polri. Namun Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan hal tersebut hoax.

"Hoax," kata Dedi saat dihubungi, Kamis (22/9/2022). Dedi menjawab pertanyaan salah satu hacker yang mengklaim membocorkan 26 juta data anggota Polri.

Dedi menegaskan bakal menindak penyebar hoax terkait kebocoran data tersebut. Dia mengatakan tim Siber Mabes Polri akan mendalami hal tersebut.

"Dit Siber akan dalami (pelaku penyebaran hoax)," ujar Dedi.

Sebelumnya, dilansir detikINET, dalam situs gelap yang sama seperti yang digunakan Bjorka, Breached Forum, seorang pengguna bernama Meki memposting thread bertajuk '26M Database National Police Identity of Indonesia Republic. Dia mengklaim punya data semua personel Polri dalam format CSV.

Seperti dilihat Kamis (22/9) data ini diklaim dibobol pada September 2022. Total ada 26.263.105 dokumen. Data ini mencakup nama, pangkat, nomor pegawai (NRP), jabatan, dan nomor telepon.

"The Indonesian National Police have spent a lot of money just to build servers or simple websites (because they don't care about vulnerabilities in the websites they manage)," kata Meki.

Sampel data yang dipajang terlihat ada data personel Polda Kalimantan Tengah dan data personel sejumlah Polres di bawah lingkup Polda Metro Jaya. Ada pula data rencana anggaran di Polda Maluku Utara dan data personel Polda Sumatera Selatan.

Selain di Breached Forum, sampel data dipajang di situs berbagi dokumen Scribd. Di sana, dipajang 2 halaman data personel Polda Kalimantan Tengah.

Saat dicek detikINET, rupanya ini adalah data lama. Sebagai contoh, tercantum nama Anton Carliyan sebagai Wakapolda Kalteng. Dalam penelusuran, itu adalah jabatan Anton pada 2009-2012. Anton sudah pensiun pada 2018.

Simak juga video 'Jadi Payung Hukum Perlindungan Data Pribadi Indonesia, Pemerintah Sahkan UU PDP':

[Gambas:Video 20detik]



(knv/knv)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT