Isu Politik Terkini: Tabloid Anies di Masjid, Baliho 'Jegal' Prabowo Beredar

Tabloid Anies Beredar di Masjid

Foto: Muhammad Aminudin/detikJatim

Dilansir detikJatim, Selasa (20/9/2022), tabloid bernama KBAnewspaper itu berisi 12 halaman dengan edisi cetak 28 Februari 2022. Ada foto Anies Baswedan di cover tabloid dengan tajuk 'MENGAPA HARUS ANIES?'

Pada boks redaksi tabloid yang semua kontennya mengulas soal Anies Baswedan itu, tertera nama Ramadhan Pohan sebagai Founder/CEO. Tapi, tak ada alamat jelas kantor tabloid tersebut.

"Kami tidak tahu semua itu. Saya kan sedang kerja ya. Yang menyebarkan itu juga siapa kami tidak tahu," jelas Ketua Takmir Masjid Al Amin, Sugeng Riyadi.

Wali Kota Malang Sutiaji pun geram karena beredarnya tabloid berisi foto dan kisah Anies tersebut. Pemkot Malang pun akan mengeluarkan edaran untuk Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Malang agar kejadian serupa tak terulang kembali.

"Jangan membawa dan menarik-narik urusan berbau politik ke tempat ibadah. Walaupun domainnya itu domainnya ibadah masing-masing," kata Sutiaji.

Selain di masjid, tabloid berisikan kisah Anies itu juga diedarkan di pasar tradisional, Kota Malang. Beberapa pedagang mengaku ada seorang pria yang membagikan tabloid KBAnewspaper berisi 12 halaman dengan edisi cetak 28 Februari 2022.

Lalu, siapa yang menyebarkan tabloid itu?

Konfederasi Relawan Anies (KoReAn) pun buka suara. KoReAn menyayangkan ada kegiatan politik di tempat ibadah.

"Secara umum saya setuju dengan Pak Wali Kota ini. Memang sebaiknya tak dibagikan di tempat ibadah meskipun sekarang kampus sudah dibolehkan menjadi tempat sosialisasi politik. Tetapi tempat ibadah memang sebaiknya tak menjadi tempat berpolitik praktis," kata Ketum KoReAn Ramli Rahim.

Ramli mendukung sikap Wali Kota Malang Sutiaji. Menurutnya, seluruh tempat ibadah tidak boleh dipakai untuk kegiatan politik. Dia juga mengatakan ada relawan yang bergerak secara struktur dan tidak. Menurutnya, yang dilakukan para relawan merupakan bentuk dukungan terhadap Anies.

"Tabloid KBA itu memang banyak memuat hal-hal tentang Anies, tetapi status tabloid itu sama saja dengan tabloid lainnya atau media cetak lainnya. Jadi Pak Wali juga harus konsisten jika ada yang membagikan koran atau media apa pun yang menampilkan tokoh tertentu, termasuk misalnya Pak Jokowi, yang konon kabarnya didorong jadi cawapres atau capres tiga periode, maka harus dilakukan tindakan sama dan kami dukung Pak Wali melakukan itu semua," paparnya.

Menurutnya, relawan, apalagi sekadar simpatisan, tidak memiliki aturan mengikat soal berkegiatan. Ramli tak mencurigai aksi bagi-bagi tabloid itu dilakukan oleh lawan politik Anies.

Ramli juga menyampaikan tak ada instruksi soal pembagian tabloid Anies Baswedan. Menurutnya, banyak warga yang justru meminta tabloid Anies. Ramli menegaskan aksi itu tak dikoordinasi oleh Anies.

"Setahu saya banyak orang yang minta tabloid itu. Mereka sendiri yang berinisiatif membagi. Bahkan setahu saya, ada yang hanya dapat file, lalu cetak sendiri. Ini gerakan arus bawah, pengamatan saya. Bukan hanya tabloid, tapi stiker, spanduk, masyarakat buat sendiri," jelasnya.

Dewan Masjid Indonesia (DMI) juga buka suara. Menurut DMI, masjid harus bebas dari aktivitas politik praktis. DMI mengaku akan membuat surat edaran agar masjid menjaga netralitas pada Pemilu.

"DMI sendiri, sebagaimana pada pra-pemilu yang lalu, akan mengeluarkan Edaran terkait netralisasi masjid atau musala sebagai tempat ibadah dan berkumpulnya jemaah inklusif dengan berbagai latar belakang, premordial, budaya, paham keagamaan, adat istiadat dan sebagainya sehingga masjid tetap mengutamakan keutuhan umat, masyarakat, dan bangsa," kata Sekjen DMI Imam Addaruqutni dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/9/2022).

Imam mengatakan dirinya belum membaca dan tidak memiliki tabloid seperti yang beredar di Masjid Al Amin, Kota Malang. Namun, dia mengatakan saat ini belum masuk masa kampanye seperti yang telah dijadwalkan KPU. Dia menilai beredarnya tabloid Anies itu masih sesuai dengan undang-undang.

"Pemberitaan fokus tentang Anies Baswedan, sejauh jika tidak berkait dengan kampanye dan saat ini memang belum memasuki masa kampanye politik dalam rangka power struggle atau perjuangan memenangkan suara rakyat dalam Pemilu, saya rasa masih dalam koridor kaidah Undang-Undang Pers atau aturan perundang-undangan lainnya," ujarnya.

Baliho 'Jegal' Prabowo Nyapres

Foto: Baliho yang dianggap upaya jegal Prabowo di Aceh (Agus Setiyadi/detikcom)

"Pak Prabowo juga mau dijegal. Itu sekarang baliho di seluruh daerah masif, tapi balihonya membuat rating Pak Prabowo turun kok itu. Banyak," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Dasco tak menjelaskan detail isi dan konten baliho yang dinilai menjatuhkan citra Prabowo itu. Menurutnya, baliho itu tersebar di daerah-daerah yang menjadi lumbung suara Prabowo di Pilpres 2019, di antaranya Sumatera Barat (Sumbar), Aceh, Kalimantan Selatan, dan Madura.

"Itu di daerah yang pemilih Pak Prabowo cukup tinggi di Sumbar, di Aceh, di Madura, itu masif," ucapnya.

Wakil Ketua DPR itu mengaku pihaknya sudah mengetahui keberadaan baliho-baliho penjegalan Prabowo tersebut. Saat ditanya apakah upaya penjegalan itu datang dari sesama parpol atau ormas, Dasco enggan membeberkannya.

Sebenarnya, apa isi baliho yang dianggap sebagai upaya menjegal Prabowo maju di Pilpres 2024 itu?

Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur (Jatim) Anwar Sadad mengungkap isi baliho yang dianggap upaya menjegal Prabowo nyapres. Sadad mengatakan baliho-baliho itu tersebar di Bangkalan, Sampang, Pamekasa dan Sumsenep. Baliho-baliho itutersebut telah dicopot kader Gerindra.

"Sudah kami copot sejak beberapa hari lalu," kata Sadad dilansir dari detikJatim.

Sadad mengatakan baliho itu berisi foto di Prabowo sedang berjalan bersama Presiden RI Joko Widodo dengan komposisi Prabowo di kanan, Jokowi di kiri. Terdapat juga slogan 'Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat'.

Dia mengatakan baliho itu didominasi warna hijau dan putih. Ada juga sebuah kutipan dari Prabowo dengan pose sedang hormat 'Kepemimpinan Pak Jokowi efektif. Saya mengakui itu & hormat'.

Gus Sadad menyebut ada kemungkinan baliho tersebut dipermasalahkan masyarakat atau kader. Sebab, foto Presiden Jokowi dipersepsikan akan maju lagi di Pilpres 2024 sebagai cawapres.

Gerindra Aceh juga menyebut ada baliho yang dianggap upaya menjegal Prabowo beredar di Aceh. Baliho itu berisi foto Prabowo bersama Jokowi.

"Dugaan sementara, dengan situasi masif seperti ini sudah dicabut lalu keesokan harinya dipasang lagi lalu ada tersebar banyak. Kalau kita anggap ada cost politik, cost-nya cukup besar, berarti ada aktor intelektual yang kita duga sedang menyusup ini," kata Sekretaris Partai Gerindra Aceh Safaruddin dilansir detikSumut, Kamis (22/9).

Safaruddin menjelaskan berdasarkan hasil pengecekan pihaknya, poster itu terpasang di hampir kabupaten/kota di Aceh. Keberadaan poster itu disebut meresahkan dan banyak kader Gerindra bertanya sumber poster serta motif pemasangannya.

Gerindra mengaku akan menempuh jalur hukum terkait baliho-baliho 'menjegal' Prabowo itu. "Kami akan serahkan ke jalur hukum," kata Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Dewan 'Kolonel' untuk Puan

Puan berfoto bersama legislator PDIP (Foto: Firda Cynthia Anggrainy/detikcom)

"Tapi semua dimulai dari Komisi I sampai XI. Apa yang bisa kita lakukan setiap komisi kita lakukan di dapil juga. Kalau bahasanya Pacul kan bagaimana mewangikan Mbak Puan di dapil kita masing-masing," kata Koordinator 'Dewan Kolonel' Trimedya Panjaitan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9).

Berikut elite PDIP di 'Dewan Kolonel' berdasarkan penuturan Trimedya Panjaitan:
-Pencetus 'Dewan Kolonel': Johan Budi S Prabowo
-Koordinator 'Dewan Kolonel': Trimedya Panjaitan
-Komisi I: Dede Indra Permana, Sturman Panjaitan
-Komisi II: Junimart Girsang
-Komisi III: Trimedya Panjaitan
-Komisi IV: Riezky Aprilia
-Komisi V: Lasarus
-Komisi VI: Adi Satriyo Sulistyo
-Komisi VII: Dony Maryadi Oekon
-Komisi VIII: My Esti Wijayati
-Komisi IX: Abidin Fikri
-Komisi X: Agustin Wilujeng
-Komisi XI: Hendrawan Supratikno, Masinton Pasaribu

Puan pun buka suara soal 'Dewan Kolonel' bentukan para anggota fraksi untuk mendukungnya jelang Pilpres 2024. Puan menilai inisiatif itu sah-sah saja.

"Inisiatif ini sah-sah saja selama dibangun dengan didasari semangat gotong royong," kata Puan usai mengunjungi Ponpes Mahasina Darul Qur'an wal Hadits di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (21/9).

Puan berharap terbentuknya 'Dewan Kolonel' sejalan dengan tugas kepartaian sesuai arahan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait persiapan menghadapi Pemilu 2024. Dia menyerahkan inisiasi tim itu kepada para kader. Namun, dia mendorong para kader PDIP fokus menjalankan tugas-tugas kepartaian.

"Itu kan inisiatif dari mereka. Namun sebenarnya kan bagaimana kita bisa bergotong-royong dalam menjalankan tugas-tugas kepartaian, tugas-tugas fraksi untuk mensosialisasikan semua program ke lapangan," ujar Puan.

"Semua yang kemudian mempunyai tujuan dan keinginan untuk bekerja sama secara bergotong-royong tentu itu harus hal yang positif yang bisa dilakukan," lanjutnya.

Sementara, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan tidak ada gerakan 'Dewan Kolonel' dari loyalis Puan. Dia mengaku sudah mengkonfirmasi hal itu ke Ketua Fraksi PDIP Utut Adiyanto kalau 'Dewan Kolonel' itu adalah guyonan belaka.

"Jadi saya juga koordinasi dengan Pak Utut, dengan Mas Bambang Pacul Wuryanto. Itu guyonan dalam politik. Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel," kata Hasto kepada wartawan, di Sekolah PDIP.

Hasto juga mengungkap respons Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri usai mengetahui adanya gerakan 'Dewan Kolonel'. Hasto menyebut Megawati kaget dan langsung mengkonfirmasi hal itu.

"Bahkan tadi pagi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau. Beliau juga kaget, dan kemudian ya akhirnya mendapat penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel," ujarnya.