Anies: Hunian Vertikal Makin Dekat Stasiun, Makin Boleh Tinggi Gedungnya

ADVERTISEMENT

Anies: Hunian Vertikal Makin Dekat Stasiun, Makin Boleh Tinggi Gedungnya

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Rabu, 21 Sep 2022 17:21 WIB
Pengunjung melihat salah satu unit rumah DP nol persen di Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (8/9/2022). Pemerintah DKI Jakarta meresmikan Rumah DP Nol Persen tahap kedua yang sudah terbangun sebanyak 1.348 unit di Cilangkap, Jakarta Timur. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/hp.
Gubernur DKI Anies Baswedan. (Foto: ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHA)
Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bicara soal arah pembangunan hunian vertikal di Jakarta. Anies menyebut hunian vertikal ke depan bisa dibangun lebih tinggi dengan syarat dekat dengan layanan transportasi umum.

"Kemarin pembangunan hunian vertikal masih dibatasi dan belum berpola, sekarang insentif pembangunan vertikal di area yang terlayani angkutan umum massal," kata Anies saat sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang RDTR di Ruang Pola Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2022).

Anies menjelaskan, di Perda RDTR 2014, pembangunan hunian vertikal dibatasi serta belum berpola. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang diberikan rendah, bahkan untuk hunian vertikal yang berada di sekitar titik transit.

Dia menyebut hal itu berdampak terhadap suplai hunian vertikal menjadi terbatas.

"Kalau kemarin, mau di samping stasiun, terminal, tidak ada hak untuk bisa dapatkan ketinggian. Nggak ada," ujarnya.

Sedangkan dalam Pergub tata RDTR terbaru, Pemprov DKI mengizinkan KLB 11 untuk hunian vertikal kurang dari 800 meter dari titik transit. Kemudian KLB 7 diberikan untuk hunian vertikal berjarak 800-1.200 meter.

"Sekarang kalau di samping terminal, di dekat stasiun, maka dalam radius 800 meter, KLB bisa 11. Dan 800-1.200 (meter) diberikan KLB 7," jelasnya.

"Makin dekat stasiun makin boleh tinggi gedungnya, makin dekat terminal bus makin boleh tinggi. Jadi nanti orang tinggal di sekitar tempat stasiun, terminal bus. Karena yang bisa tinggi adalah kawasan yang dekat dengan transportasi umum," tambahnya.

Anies mencontohkan rata-rata KLB untuk zona hunian hanya 1,2. Dalam RDTR terbaru, rata-rata KLB zona hunian menjadi 3,6.

"Zona hunian yang semula hanya 1,2 sekarang jadi 3,6 KLB-nya. Jadi, contoh misalnya di kawasan TOD (transit oriented development) Fatmawati, saat ini dengan aturan sekarang, itu KLB cuma 1,2. Sekarang kawasan TOD itu memiliki rerata KLB 7," ujarnya.

"Ketika dibolehkan jadi tinggi maka unitnya jadi murah jadi tidak perlu lagi jalan 1-2 jam dari luar kota. Lalu tidak perlu lagi beli kendaraan pribadi. Kenapa? Karena dia tinggal di tempat yang bisa dijangkau kendaraan umum. Sekarang TransJ sudah beroperasi 24 jam. Bayangkan, ke depan kendaraan 24 jam di kota ini dan anda tinggal di kawasan TOD ke mana saja bisa kapan saja pakai kendaraan umum. That's the future Jakarta," tambahnya.

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta Heru Hermawanto menjelaskan angka KLB 7 dan 11 merupakan rata-rata keseluruhan tanah di Jakarta.

"Awalnya dari perhitungan tadi. Kita kan merata-rata keseluruhan. Dari keseluruhan tanah di Jakarta. Kalau di pusat TOD harga tanah sudah mahal sekian misal per meternya taruh 30-40 juta, kalau itu dipasang dengan KLB 6 harga jual per unitnya akan mahal sekali," jelasnya.

Simak video 'Teka-teki Penyebar Tabloid Anies di Masjid Kota Malang':

[Gambas:Video 20detik]



(taa/idn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT