Digugat Terkait Pembangunan Gereja di Cilegon, Ini Kata Menag

ADVERTISEMENT

Digugat Terkait Pembangunan Gereja di Cilegon, Ini Kata Menag

Nahda Utami - detikNews
Rabu, 21 Sep 2022 15:12 WIB
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta -

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas digugat oleh Sekjen Pengurus Besar Al-Khairiyah, Ahmad Munji, terkait pendirian Gereja HKBP Maranatha Cilegon. Yaqut mengaku belum mengetahui adanya gugatan itu.

"Belum itu (belum tahu). Masa gugat? Pasalnya apa tuh?" kata Yaqut kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Yaqut kemudian menjelaskan kabar kelanjutan pendirian Gereja HKBP Maranatha Cilegon. Dia menyebut ada prosedur yang harus diikuti.

"Ya kan semua ada prosedurnya, prosesnya harus ketemu ya, kita ikutin aja," jelas Yaqut.

Yaqut melihat pemerintah tidak memiliki alasan untuk menghambat apabila seluruh prosedur telah sesuai. Menurutnya, hal itu merupakan hak setiap warga negara.

"Kalau semua proses sudah ketemu, tidak ada alasan pemerintah untuk semua tindakan untuk menghambat atau menghalangi atau apa pun karena itu hak warga negara," ujarnya.

Sebelumnya, Sekjen Pengurus Besar Al-Khairiyah, Ahmad Munji, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Serang dengan nomor perkara 151/Pdt.G/2022/PN.Srg. Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas tercatat sebagai tergugat 1, HKBP Maranatha Cilegon sebagai tergugat 2, dan tergugat 3 Panitia Pendirian Tempat Ibadah Huria Maranatha Cilegon.

Selain itu, tercantum dalam perkara ini juga melibatkan turut tergugat 1 Wali Kota Cilegon, turut tergugat 2 Wakil Wali Kota Cilegon, turut tergugat 3 Ketua DPRD Kota Cilegon, turut tergugat 4 Wakil Ketua 1 DPRD Kota Cilegon, turut tergugat 5 Wakil Ketua II DPRD Kota Cilegon, turut tergugat 6 Kepala Kementerian Agama Kota Cilegon, turut tergugat 7 Lurah Kelurahan Gerem, turut tergugat 8 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Cilegon, turut tergugat 9 Edi Ariyadi mantan Sekda Kota Cilegon, dan turut tergugat 10 mantan Kepala Desa Gerem H Nasir.

Sementara itu, PB Al-Khairiyah menilai gugatan itu merupakan salah satu solusi mengakhiri kegaduhan soal pendirian gereja.

"Belakangan kan isunya jadi simpang siur, berkembang isu primordialisme, kemudian bahwa Kota Cilegon seolah di-framing intoleran, anti-kebinekaan, anti-keberagaman, padahal substansi persoalannya karena tahapan syarat dan ketentuan proses pendirian rumah ibadah HKBP Maranatha itu kan diduga banyak persoalan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 dan No 8 Tahun 2006," kata Ketua Umum PB Al-Khairiyah, Ali Mujahidin, dalam keterangan tertulis, Minggu (18/9/2022).

Ali Mujahidin mengungkap adanya dugaan kekurangan syarat dan ketentuan terkait pendirian gereja. Ali mengatakan kemudian muncul isu bahwa seolah-olah masyarakat Cilegon tak intoleran dan anti-kebinekaan.

"Kalau sudah begitu, daripada nanti mengganggu stabilitas daerah, mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, aspek kondusivitas masyarakat yang akan menimbulkan konflik horizontal, karena saya duga kelihatannya HKBP Maranatha itu ngotot tapi tidak ngejalur atau mungkin ada indikasi lain, maka cara yang tepat selesaikan saja di pengadilan. Negara ini negara hukum, di mana tatanan hidup berbangsa dan bernegara ini telah diatur oleh ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku, ya mungkin itu jalan yang terbaik," ujarnya.

Selaku ketua umum, Ali mendukung langkah yang ditempuh oleh sekjennya dalam mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Serang meskipun gugatan itu dilayangkan atas inisiatif pribadinya.

"Kami yakin upaya yang dilakukan oleh Sekjen Pengurus Besar Al-Khairiyah Saudara Ahmad Munji adalah sikap elegan untuk tujuan kebaikan dan tentunya kebaikan bersama. Baik itu dari sisi pemerintah, dari sisi masyarakat, dan tentunya diharapkan bagi semua golongan," katanya.

(nhd/yld)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT