Al-Khairiyah Buka Suara Sekjen Gugat Walkot-Menag soal Pendirian Gereja

ADVERTISEMENT

Al-Khairiyah Buka Suara Sekjen Gugat Walkot-Menag soal Pendirian Gereja

M Iqbal - detikNews
Minggu, 18 Sep 2022 17:21 WIB
Warga gugat panitia pembangunan gereja hingga Menag terkait pembangunan gereja di Cilegon (dok.Istimewa)
Warga menggugat panitia pembangunan gereja hingga Menag terkait pembangunan gereja di Cilegon. (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta -

Warga Cilegon, Ahmad Munji, menggugat Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas hingga Wali Kita Cilegon soal pendirian gereja HKBP Maranatha Cilegon. Gugatan itu juga ditujukan ke panitia pembangunan gereja dan HKBP Maranatha Cilegon.

Ahmad Munji mengajukan gugatan atas nama pribadi. Munji juga diketahui saat ini menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Al-Khairiyah. Munji mendaftarkan gugatan terkait pembangunan gereja tersebut berharap agar polemik pendirian rumah ibadah tersebut terang benderang di meja hijau. Munji menggugat secara perdata atas rencana pembangunan gereja tersebut.

Menanggapi gugatan tersebut, PB Al-Khairiyah menilai gugatan itu merupakan salah satu solusi mengakhiri kegaduhan soal pendirian gereja.

"Belakangan kan isunya jadi simpang siur, berkembang isu primordialisme, kemudian bahwa Kota Cilegon seolah di-framing intoleran, anti-kebinekaan, anti-keberagaman, padahal substansi persoalannya karena tahapan syarat dan ketentuan proses pendirian rumah ibadah HKBP Maranatha itu kan diduga banyak persoalan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 dan No 8 Tahun 2006," kata Ketua Umum PB Al-Khairiyah, Ali Mujahidin, dalam keterangan tertulis, Minggu (18/9/2022).

Ali Mujahidin mengungkap adanya dugaan kekurangan syarat dan ketentuan terkait pendirian gereja. Ali mengatakan kemudian muncul isu bahwa seolah-olah masyarakat Cilegon tak intoleran dan anti-kebinekaan.

"Kalau sudah begitu, daripada nanti mengganggu stabilitas daerah, mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, aspek kondusivitas masyarakat yang akan menimbulkan konflik horizontal, karena saya duga kelihatannya HKBP Maranatha itu ngotot tapi tidak ngejalur atau mungkin ada indikasi lain, maka cara yang tepat selesaikan saja di pengadilan. Negara ini negara hukum di mana tatanan hidup berbangsa dan bernegara ini telah diatur oleh ketentuan hukum dan perundang yang berlaku, ya mungkin itu jalan yang terbaik," ujarnya.

Selaku ketua umum, Ali mendukung langkah yang ditempuh oleh sekjennya dalam mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Serang meskipun gugatan itu dilayangkan atas inisiatif pribadinya.

"Kami yakin upaya yang dilakukan oleh Sekjen Pengurus Besar Al-Khairiyah saudara Ahmad Munji adalah sikap elegan untuk tujuan kebaikan dan tentunya kebaikan bersama. Baik itu dari sisi pemerintah, dari sisi masyarakat, dan tentunya diharapkan bagi semua golongan," katanya.

Seperti diberitakan, Ahmad Munji mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Serang dengan nomor perkara 151/Pdt.G/2022/PN.Srg. Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas tercatat sebagai tergugat 1, HKBP Maranatha Cilegon sebagai tergugat 2, dan Panitia Pendirian Tempat Ibadah Huria Maranatha Cilegon menjadi tergugat 3.

Selain itu, tercantum bahwa perkara ini melibatkan turut tergugat 1 Wali Kota Cilegon, turut tergugat 2 Wakil Wali Kota Cilegon, turut tergugat 3 Ketua DPRD Kota Cilegon, turut tergugat 4 Wakil Ketua 1 DPRD Kota Cilegon, turut tergugat 5 Wakil Ketua II DPRD Kota Cilegon, turut tergugat 6 Kepala Kementerian Agama Kota Cilegon, turut tergugat 7 Lurah Gerem, turut tergugat 8 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Cilegon, turut tergugat 9 mantan Sekda Kota Cilegon Edi Ariyadi, serta turut tergugat 10 mantan Kepala Desa Gerem H Nasir.

Simak Video: Tak Punya Gereja, Umat Kristen di Cilegon Ibadah ke Serang

[Gambas:Video 20detik]



(knv/knv)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT