Tuntutan Buruh di Balkot DKI: Tolak Kenaikan BBM hingga Minta UMP 2023 Naik

ADVERTISEMENT

Tuntutan Buruh di Balkot DKI: Tolak Kenaikan BBM hingga Minta UMP 2023 Naik

Adrial Akbar - detikNews
Rabu, 21 Sep 2022 14:44 WIB
Tuntutan Buruh di Balkot DKI
Tuntutan Buruh di Balkot DKI (Adrial Akbar/detikcom)
Jakarta -

Massa buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyuarakan tiga tuntutan saat aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta. Salah satunya meminta kenaikan UMP 2023.

"Yang pertama, menolak kenaikan harga BBM yang justru memberatkan beban kami, tidak sesuai dengan penghasilan kami di DKI Jakarta," kata Ketua Exco Partai Buruh DKI Jakarta Winarso kepada wartawan di Balai Kota, Rabu (21/9/2022).

Tuntutan selanjutnya meminta UMP DKI Jakarta tahun 2023 dinaikkan karena dinilai belum cukup untuk kehidupan yang layak. Apalagi, lanjut dia, saat ini harga BBM naik.

"Yang kedua, naikkan UMP DKI Jakarta di tahun 2023 sebesar sekitar 10 sampai 13 persen. Kenapa naik 10-13 persen? Kami berargumen harusnya tahun 2022 sesuai dengan kebutuhan hidup layak DKI Jakarta, upah kita sebesar Rp 5,3 juta," kata dia.

"Ditambah lagi kenaikan harga BBM tadi maka beban hidup mereka itu tentunya makin bertambah. Biaya sekolah, biaya pendidikan, dan biaya untuk menjaga gizi anak-anak mereka tentunya akan berpengaruh, tertekan oleh harga BBM yang sangat tinggi," tambahnya.

Terakhir massa buruh meminta pemerintah mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Sebab, dinilai banyak aturan yang dianggap merugikan para buruh.

"Ketiga adalah tentang penolakan kita dan minta agar mencabut UU Cipta Kerja yang jelas-jelas sangat merugikan kita," ujar Winarso.

Winarso menegaskan buruh akan terus berjuang sampai tuntutannya dikabulkan. Mereka akan terus turun aksi memperjuangkan tuntutan.

"Nah, Kawan-kawan kita tetap berjuang sampai akhir, sampai PP 36 atau UU Cipta Kerja diturunkan, dibubarkan dan juga dicabut dari legislasi yang ada di Indonesia," katanya.

Simak video 'Driver Ojol Demo di DPR, Tuntut Perjuangkan Pengurangan Platform Fee':

[Gambas:Video 20detik]



(idn/idn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT