Bjorka Klaim Bocorkan Data, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Somasi Menkominfo

ADVERTISEMENT

Suara Mahasiswa

Bjorka Klaim Bocorkan Data, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Somasi Menkominfo

Danu Damarjati - detikNews
Selasa, 20 Sep 2022 12:15 WIB
Permahi sampaikan surat somasi ke kantor Kemenkominfo. (Dok Permahi)
Permahi menyampaikan surat somasi ke kantor Kemenkominfo. (Foto: dok. Permahi)
Jakarta -

Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) melayangkan somasi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate. Mereka mensomasi Plate soal tanggung jawabnya atas kebocoran data yang mengemuka lewat Bjorka.

Kabar ini disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Permahi, Fahmi Namakule, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/9/2022). Somasi disampaikan Permahi ke kantor Kemenkominfo, Jakarta, pada Senin (19/9) kemarin.

Surat somasi tersebut bernomor No: 002/SP/PERMAHI/IX/2022 perihal Peringatan Keras/Somasi, ditandatangani Fahmi selaku Ketum dan Fajar Budiman selaku Sekretaris Jenderal.

Permahi sampaikan surat somasi ke kantor Kemenkominfo. (Dok Permahi)Permahi menyampaikan surat somasi ke Kemenkominfo. (dok. Permahi)

Permahi menyoroti soal dugaan kebocoran 1,3 miliar data dari registrasi kartu SIM prabayar. Juga, Permahi menyoroti soal 105 juta data WNI yang diduga bocor, diketahui lewat forum online 'Breached Forums'. Data-data itu sebelumnya diklaim bocor oleh sosok hacker yang menyebut dirinya Bjorka.

"Kami juga menyayangkan sikap pembiaran dari Menkominfo Johnny G Plate atas masalah yang serius ini, sesungguhnya hal ini tentu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjamin terlaksananya jaminan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bebas dari ancaman apa pun sebagaimana hal serupa ditegaskan pula dalam Konstitusi Pasal 28G ayat 1 UUD 1945: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi," kata Fahmi.

Permahi menilai pemerintah melalui Menkominfo Johnny G Plate telah melanggar sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selanjutnya Pasal 12, pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Permahi juga memberikan peringatan keras terhadap Menkominfo Johnny G Plate agar lebih serius menyikapi hal yang tentunya berimplikasi luas terhadap nasib jutaan warga negara yang data pribadinya telah diperjualbelikan secara ilegal demi kepentingan pasar global dan lain sebagainya, namun mengesampingkan nilai-nilai moralitas dan integritas sebagai penyelenggara negara.

"Berdasarkan somasi yang telah kami layangkan pada hari ini, kami memperingatkan kepada Menkominfo Johnny G Plate dengan kelalaiannya selaku pihak-pihak yang bertanggung jawab penuh harus lebih serius dan fokus. Ini persoalan hajat hidup warga negara yang harus diselamatkan. Artinya, apabila Menkominfo terus-menerus membiarkan hal serupa tetap terjadi, padahal diketahui olehnya, maka berpotensi melanggar Pasal 359 KUHPidana," tegas Fahmi.

"Besar harap kami agar kiranya Menkominfo Johnny G Plate dapat mempertimbangkannya untuk menghindari tuntutan hukum dari kami Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN Permahi) berdasarkan pada peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada lingkup hukum pidana dan perdata," pungkasnya.

Simak juga 'Polri Ungkap Pemuda Madiun yang Bantu Bjorka Dijerat UU ITE':

[Gambas:Video 20detik]



(dnu/dnu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT