.webp)
Kemudian Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai usulan tersebut ide yang bagus. Namun dirinya mengingatkan terkait perlakuan yang sama kepada semua partai.
"Itu suatu ide yang tidak bertentangan dengan konstitusi tapi namanya ide biarkan KPU yang mutuskan. Equal treatment-nya perlu, oke 9 partai ini lolos katakan, nomornya tetap. Tapi kan partai-partai barunya kan berubah, nanti partai barunya bilang 'Nggak adil dong, kami baru dikenal, mereka sudah'," tutur Mardani.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selanjutnya, Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil tak mendukung usulan Megawati. Fadli menilai usulan tersebut tidak bisa begitu saja diterapkan.
"Sebagai sebuah siklus pelaksanaan pemilu menurut saya nggak bisa seperti itu. Karena kan ini sudah diatur sedemikian rupa siklus pelaksanaan tahapan itu mulai dari pendaftaran, verifikasi, penetapan partai, pengundian nomor urut, nah baru setelah itu penetapan misal. Nah jadi itu sekarang karena tahapannya sedang berjalan parpol dijalani saja sebaik-baiknya," ujar Fadli saat dihubungi.
Menurut Fadli, seharusnya Megawati memberikan usulan tersebut sebelum proses pendaftaran Pemilu dimulai. Dia mengatakan usulan yang dikeluarkan Megawati tidak tepat jika diperdebatkan saat ini.
"Iya (tidak tepat karena) satu, tahapan sedang berlangsung. Yang kedua tahapan Pemilu yang dibahas yang sedang dijalankan ini kan dibahas berpanjang-panjang oleh parpol yang ada di DPR oleh pemerintah dan juga dengan KPU. PDIP salah satu partai yang ikut membahas tahapan Pemilu ini kan bersama KPU.
"Mestinya ini dituntaskan ketika pembahasan design tahapan yang lalu," jelasnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
