.webp)
Menko Polhukam Mahfud Md berbicara mengenai kondisi demokrasi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja hingga mahalnya biaya menjadi kepala daerah. Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra, Habiburokhman setuju dengan pernyataan Mahfud.
"Sepertinya yang beliau sorot khusus soal Pilkada yang biaya tinggi. Pendapat beliau ada benarnya. Sejak diterapkan pertama kali berdasarkan UU 32 Tahun 2004 kita nyaris putus asa mengatasi masalah mahalnya biaya untuk menjadi kepala daerah," kata Habiburokhman sat dihubungi, Minggu (18/9/2022).
Habiburokhman mengatakan meski biaya menjadi kepala daerah tinggi, tetapi sampai saat ini tidak pernah ada solusi untuk mengatasinya. Habiburokhman menyebut banyak yang mengeluh terkait hal tersebut, termasuk Mahfud.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Walau ada satu atau dua dari ratusan kepala daerah yang bisa menang tanpa biaya besar, tapi tidak pernah ada solusi yang sistematis untuk mengatasinya," ujarnya.
"Termasuk Pak Mahfud, tak pernah saya dengar punya solusi yang jitu, beliau cuma mengeluh saja, sama seperti kita-kita," lanjutnya.
Lebih lanjut Habiburokhman menyampaikan partainya pernah mengusulkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara tidak langsung. Namun kata Habiburokhman, Gerindra dituduh anti reformasi.
"Gerindra pernah mengusulkan Pilkada tak langsung tapi malah dituduh anti reformasi," ibuhnya.
Simak juga video 'Organisasi Sayap Gerindra Tegas Usung Prabowo Sebagai Capres':
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Mahfud Bicara Demokrasi-Mahalnya Biaya Pilkada
Sebelumnya Mahfud berbicara mengenai kondisi demokrasi di Indonesia. Mahfud menyebut demokrasi di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Hal itu disampaikan Mahfud saat menghadiri acara puncak HUT ke 56 KAHMI di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Sabtu (17/9) malam. Mahfud mulanya mempertanyakan keadaan demokrasi saat ini.
"Bagaimana keadaan demokrasi kita sekarang? Demokrasi kita sekarang tidak sehat, tak sedang baik-baik saja," kata Mahfud seperti dikutip dari CNNIndonesia.com, Minggu (18/9/2022).
Mahfud kemudian menyinggung pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mengatakan bahwa untuk maju sebagai calon kepala daerah tak sekadar butuh modal pintar, tapi butuh uang yang fantastis. Bila tak punya uang, katanya, sulit untuk terpilih.
"Kata Pak Bahlil tadi coba kamu pintar tapi enggak punya uang, enggak bisa kepilih. Itu kata pak Bahlil tadi," ujarnya.
Melihat itu, Mahfud menuturkan, berdasarkan hasil perhitungan, 84 persen kepala daerah di Indonesia dibiayai cukong untuk maju pilkada. Imbasnya, setelah terpilih, para calon kepala daerah ini akan memberi imbalan balik kepada cukong yang membiayainya tersebut.
"Itu hasil simulasi saya dengan anak-anak LSM. Kalau hitung-hitungan KPK, 84 persen kepala daerah terpilih karena cukong. Itu angka dari KPK," ucapnya.
"Demokrasi kita enggak sehat, demokrasi jual beli. Adili 390 kasus pilkada. Kalau saya satu orang Rp 1 miliar dia gampang, orang mau menang pilkada, kalah saya menangkan bisa. Atau orang udah menang di telepon dimintai uang," lanjutnya.
Mahfud lantas menyinggung uang hasil tindakan haram tak akan membuat hidup manusia tenang. Bahkan, menurut Mahfud, sesudah pesun harus mencari bekingan agar tetap aman.
"Kalau kamu peroleh sesuatu secara tak benar, tidurnya enggak nyenyak. Kalau sudah pensiun nyari pengawal. Sesudah tak punya 'beking' jadi tak aman, dikorbankan temannya sendiri. Itulah permainan," imbuhnya.
