Menko Polhukam Mahfud Md berbicara mengenai kondisi demokrasi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja hingga mahalnya biaya menjadi kepala daerah. Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra, Habiburokhman setuju dengan pernyataan Mahfud.
"Sepertinya yang beliau sorot khusus soal Pilkada yang biaya tinggi. Pendapat beliau ada benarnya. Sejak diterapkan pertama kali berdasarkan UU 32 Tahun 2004 kita nyaris putus asa mengatasi masalah mahalnya biaya untuk menjadi kepala daerah," kata Habiburokhman sat dihubungi, Minggu (18/9/2022).
Habiburokhman mengatakan meski biaya menjadi kepala daerah tinggi, tetapi sampai saat ini tidak pernah ada solusi untuk mengatasinya. Habiburokhman menyebut banyak yang mengeluh terkait hal tersebut, termasuk Mahfud.
"Walau ada satu atau dua dari ratusan kepala daerah yang bisa menang tanpa biaya besar, tapi tidak pernah ada solusi yang sistematis untuk mengatasinya," ujarnya.
"Termasuk Pak Mahfud, tak pernah saya dengar punya solusi yang jitu, beliau cuma mengeluh saja, sama seperti kita-kita," lanjutnya.
Lebih lanjut Habiburokhman menyampaikan partainya pernah mengusulkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara tidak langsung. Namun kata Habiburokhman, Gerindra dituduh anti reformasi.
"Gerindra pernah mengusulkan Pilkada tak langsung tapi malah dituduh anti reformasi," ibuhnya.
Simak juga video 'Organisasi Sayap Gerindra Tegas Usung Prabowo Sebagai Capres':
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
