Survei Indikator: Tren Persepsi Penegakan Hukum Menurun Gegara Isu Sambo

Foto: Burhanuddin Muhtadi. (Ari Saputra/detikcom)

Jakarta -

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei tentang penegakan hukum di Indonesia. Hasilnya, ada tren buruk terhadap penegakan hukum nasional akibat isu soal Irjen Ferdy Sambo.

Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, sebanyak 43,8% responden menilai penegakan hukum nasional buruk. Sementara yang menilai sangat baik dan baik dijumlahkan sebesar 25%.

Survei ini dilakukan pada tanggal 5-10 September 2022 atau dilakukan 2 hari setelah kenaikan harga BBM diumumkan oleh pemerintah. Metode survei adalah WNI berusia 17 Tahun ke atas atau yang sudah menikah dan memiliki telepon.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pemilihan sampel dilakukan melalui random digit dialing (RDD) atau secara acak nomor telepon. Sebanyak 1.215 responden dipilih melalui secara acak nomor telepon, margin of error survei diperkirakan kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Wawancara responden dilakukan lewat telepon.

Responden ditanyai pertanyaan, 'bagaimana Ibu/Bapak melihat keadaan penegakan hukum di negara kita pada umumnya sekarang? Sangat baik, baik, sedang, buruk, atau sangat buruk?... (%)'.

Berikut hasilnya:

Sangat Baik: 2,7%
Baik: 22,3%
Sedang 26,2%
Buruk: 31,9%
Sangat Buruk: 11,9%
Tidak Tahu/Tidak Jawab: 5,0%

"Yang mengatakan buruk atau sangat buruk 43,8% dan yang mengatakan baik atau sangat baik 25,1%," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, saat memberi penjelasan disiarkan di YouTube Indikator Politik Indonesia, Minggu (18/9/2022).

Burhanuddin mengungkap ada tren perburukan evaluasi publik terhadap kondisi penegakan hukum. Berdasarkan survei Indikator Politik pada 25-31 Agustus sebanyak 37,4% responden yang menilai kondisi penegakan hukum buruk, angka ini meningkat pada survei 5-10 September 2022 sebanyak 43,8% responden menilai penegakan hukum buruk.

"Ada tren perburukan evaluasi publik terhadap penegakan hukum nasional. Lagi-lagi dalam konteks ini persepsi ya, ini data persepsi. Tapi, dalam politik persepsi sering kali lebih penting ketimbang fakta itu sendiri," kata Burhanuddin.

Adapun salah satu faktor memburuknya evaluasi publik terhadap penegakan hukum nasional salah satunya karena itu terkait Irjen Ferdy Sambo. Burhanuddin menyebut isu soal Sambo menurunkan persepsi baik publik terhadap penegakan hukum nasional.

"Terutama sejak isu Sambo. Dalam beberapa waktu belakangan kan isu yang meledak di media itu isu yang tidak sesuai dengan ekspektasi publik, karena yang muncul kan isu pelecehan seksual yang dilakukan oleh almarhum Brigadir J. Isu itu bertentangan dengan keyakinan publik. Makanya kemudian isu tadi kembali menurunkan persepsi publik terhadap penegakan hukum nasional," katanya.

Simak pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal kasus Sambo di halaman berikutnya.

Simak juga Video: Terpopuler Sepekan: Pemuda Madiun Bantu Bjorka, Akhir soal TNI 'Gerombolan'

[Gambas:Video 20detik]

Kapolri Minta Jajaran Raih Kepercayaan Publik

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan arahan kepada seluruh jajarannya dari tingkat Mabes Polri hingga Polda. Kapolri meminta jajarannya menghindari pelanggaran dan kembali meraih kepercayaan publik.

Arahan ini diberikan Sigit melalui video conference kepada seluruh jajaran se-Indonesia, Kamis (18/8/2022). Sigit menginstruksikan seluruh jajaran untuk kembali meraih kepercayaan publik terhadap institusi Polri yang belakangan ini menurun terutama setelah munculnya peristiwa penembakan di kediaman Irjen Ferdy Sambo di Duren Tiga.

"Ini terkait dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dan ini menjadi pertaruhan kita bersama. Oleh karena itu, hal ini yang tentunya menjadi catatan penting dan saya minta untuk betul-betul bisa ditindaklanjuti," kata Sigit.

Sigit menyebutkan sebelum adanya peristiwa penembakan, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri pada Desember-Juli meningkat berdasarkan hasil beberapa lembaga survei, terutama dengan adanya rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara 2022 yang diisi dengan berbagai macam kegiatan positif. Namun, setelah ada peristiwa penembakan di Duren Tiga, Sigit menyebut tren positif soal kepercayaan publik tersebut langsung mengalami penurunan.

Di sisi lain, kepercayaan publik kepada Polri kembali meningkat setelah adanya komitmen pengusutan perkara diusut tuntas serta pembentukan tim khusus, penonaktifan beberapa anggota dari jabatan sebelumnya, mengusut dugaan pelanggaran kode etik, hingga menetapkan tersangka. Sigit lantas memastikan pihaknya akan terus mengusut tuntas kasus penembakan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi.

"Tentunya masih ada beberapa kegiatan yang saat ini sedang kita laksanakan terkait dengan kasus tersebut dan ini adalah pertaruhan Institusi Polri, pertaruhan marwah kita sehingga harapan kita angka 78 itu minimal sama atau naik karena sesuai dengan arahan Bapak Presiden, tidak akan ada yang ditutup-tutupi, semua kita buka sesuai fakta, ungkap kebenaran apa adanya, jadi itu yang menjadi pegangan kita," ujar Sigit.

Halaman 1 2

Selanjutnya