Selain itu, Burhanuddin menilai kebijakan menaikkan harga BBM lebih baik dilakukan jauh sebelum pemilu. Sebab, jika dilakukan pada 2023, dia memprediksi akan berdampak ke partai politik pendukung pemerintah.
"Jadi kalau misalnya saya nggak membayangkan ya, APBN jebol di tahun depan, dan tidak ada cara lain selain menaikkan harga BBM itu dampaknya secara politik juga lebih besar, karena partai politik pendukung pemerintah, karena sudah mendekati masa pemilu mungkin mereka tidak mau masuk atau diasosiasikan dengan bagian pemerintah ketika kebijakan itu diambil terlalu dekat dengan masa pemilu," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
51,7% Responden Nilai Ekonomi RI Buruk
Selain itu, dalam survei kali ini responden juga ditanyai pertanyaan 'bagaimana Ibu/Bapak melihat keadaan ekonomi nasional pada umumnya sekarang?'. Hasilnya, mayoritas responden menilai kondisi ekonomi saat ini buruk atau sangat buruk sebesar 51,7%.
Hasilnya:
Sangat Baik: 2,6%
Baik 17,7%
Sedang: 26,7%
Buruk: 34,2%
Sangat Buruk: 17,6%
Tidak Tahu/Tidak Jawab: 1,2%
"51,7% responden mengatakan sangat buruk, 20,3% mengatakan ekonomi nasional sangat baik atau baik. 26,7% mengatakan sedang, artinya tidak ada perbedaan dibanding sebelumnya," kata Burhanuddin.
Hasil survei Indikator Politik Indonesia pada 25-31 Agustus sebanyak 39,2% responden mengatakan buruk kondisi ekonomi nasional.
"Jadi, yang mengatakan buruk memang meningkat setelah kenaikan harga BBM. Itu umum terjadi kita punya survei setelah 2003 kalau ada kenaikan harga BBM itu membuat evaluasi terhadap ekonomi nasional memburuk," katanya.
(yld/zak)