.webp)
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara mendesak pemerintah untuk segera merampungkan regulasi terkait teknis penjualan BBM bersubsidi. Hal ini agar konsumsi BBM subsidi tepat sasaran.
Sekretaris Pusat BEM Nusantara Reja Anggara mengatakan BBM bersubsidi sebenarnya memang diperuntukkan bagi orang tak mampu. Namun fakta di lapangan, sebagian besar konsumsi BBM bersubsidi justru dinikmati oleh masyarakat kategori kaya.
"Kita tahu banyak orang menengah ke atas menggunakan bahan bakar yang bersubsidi, maka dari itu juga pihak Pertamina harus berkolaborasi dengan Pemerintah bagaimana menentukan juknisnya (penjualan dan penggunaannya)," kata Reja dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/9/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diketahui saat ini aturan yang mengatur distribusi BBM bersubsidi belum diterapkan. Adapun regulasi itu tertuang dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).
Usai menghadiri diskusi 'Membongkar Persoalan di Balik Kenaikan BBM' di Universitas Gajayana Malang, Jawa Timur, Jumat (16/9) kemarin, Reja menilai penggunaan BBM bersubsidi juga menjadi alasan yang logis bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM. Di samping karena dampak situasi ekonomi global yang tak menentu serta perang di Eropa yang menyebabkan harga minyak dunia melambung tinggi.
Dia mengatakan harga minyak dunia yang melambung tinggi ini membuat pemerintah harus menaikkan subsidi pembeliaan BBM demi tercapainya kebutuhan BBM di dalam negeri. Akibat dari subsidi ini beban subsidi pada APBN membengkak.
Karena itu menurutnya langkah pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM kepada masyarakat secara langsung melalui Bansos merupakan hal yang realistis.
"Kita harus berpikir realistis bahwa ketika hal ini akan disubsidi lagi, maka akan membebani hutang negara dan kemudian juga APBN kita jebol. Dan untuk mengambil (kebijakan) hutang (demi subsidi BBM) kita tidak rekomendasikan kepada Pemerintah," ujar Reja.
Dia menyebut pemerintah juga telah berupaya memberikan bantalan sosial melalui bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat tak mampu. Dengan adanya bansos berupa bantuan langsung tunai (BLT), Bantuan subsidi upah (BSU) dan bantuan angkutan umum diharapkan dapat meredam dampak penyesuaian harga BBM.
Reja pun menegaskan pihaknya akan terus mengawal pemberian bansos agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan.
"BEM Nusantara akan mengawal dan mengawasi daripada pengalihan subsidi BBM yang diberikan pemerintah kepada masyakat agar tepat sasaran," tegasnya.
Simak juga 'Menaker: 4 Juta Pekerja RI Sudah Terima BSU Senilai Rp 600 Ribu':
