Jaksa Agung ST Burhanuddin menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan. Jaksa Agung Burhanuddin menyebut pihaknya akan melakukan pengawasan terkait ekspor dan impor di Kementerian Perdagangan (Kemendag).
"Apa peran kami dalam pengawasan ya, pasti begini, bukan hanya pengawasan, tapi kami juga melakukan ikut membantu apabila ada permasalahan-permasalahan di dalam ekspor, kalau pengawasan itu pasti, dan itu dilakukan oleh bidang pidana khusus, tetapi yang utamanya adalah bagaimana kita melakukan ekspor impor dengan tidak salah," kata Burhanuddin saat jumpa pers di Gedung Khartika Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (16/9/2022).
Burhanuddin mengatakan pengawasan itu dilakukan agar tidak ada lagi 'kenakalan' yang terjadi di tubuh Kemendag. Tak hanya itu, Burhanuddin menyebut pengawasan itu juga dilakukan agar setiap pelaksanaan kebijakan berjalan cepat di samping aturan-aturan yang juga diperketat.
"Karena yang terjadi adalah masih ada kenakalan-kenakalan dan kita tertibkan, baik dengan aturan-aturan nanti kita perketat aturannya tetapi tetap bisa dilaksanakan secara cepat," kata Burhanuddin.
Burhanuddin menerangkan pihaknya akan mengutamakan preventif dalam menyelesaikan suatu masalah. Hal itu, kata Burhanuddin, juga turut dibahas langsung bersama Zulkifli Hasan saat menandatangani Mou.
"Ini yang akan kami bahas, karena sampai saat ini tidak ada masalah dulu gitu, nanti kalau ada masalah kita akan bahas dan utamanya bagi kami adalah bagaimana preventif akan mengutamakan lebih dahulu preventif dan pidana adalah jalan yang terakhir itu yang dilakukan," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Zulkifli Hasan menyebut Kementerian Perdagangan memiliki posisi vital karena menjadi pintu masuk sektor-sektor lain. Untuk itu, Zulkifli Hasan akan berkonsultasi dengan Kejagung dalam setiap pengambilan keputusan di Kementerian Perdagangan.
"Jadi memang Kementerian Perdagangan itu pintu masuk untuk mendukung sektor-sektor yang lain, tapi porsinya sangat penting, vital. Terlambat sedikit maka yang di sini tidak berjalan, terlalu banyak maka dirugikan yang lain, jadi memang harus tepat pas waktunya. Oleh karena itu perlu konsultasi, saudara-saudara coba bayangkan, contoh ya kita atur dagang minyak goreng. Minyak goreng kita atur kita birokrasikan, kita administrasikan dan ada masalah hukum di situ, bayangkan minyak goreng kan setiap hari berubah keadaannya, cepat sekali, belum harganya, belum logistiknya dan lain-lain," kata Zulkifli Hasan.
"Tentu untuk mengambil keputusan mesti cepat, dalam MoU (memorandum of understanding) ini kalau ada hal-hal yang kita ragu kita bisa langsung dengan jamdatun karena pintu sudah dibuka oleh Pak Jaksa Agung untuk kami konsultasi," sambungnya.
Simak selengkapnya pada halaman berikut.
Saksikan juga 'Tindak Lanjut Mendag Zulhas Usai Sidak Importir Tak Berizin di Sentul':
