.webp)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria angkat bicara mengenai kabar perubahan nama sejumlah jalan di kawasan Kelapa Gading. Riza menyebut perubahan nama jalan itu itu belum resmi ditetapkan.
"Iya (belum resmi)," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2022).
Riza juga mengakui perubahan nama jalan bisa saja berdampak negatif maupun positif di mata masing-masing warga. Dia lantas memahami jika timbul suara-suara masyarakat yang menolak perubahan nama jalan karena akan berpengaruh terhadap dokumen administrasi milik warga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi di sisi lain itu memberikan penghargaan bagi para tokoh pahlawan yang telah berjuang," ujarnya.
Karena itu, saat ini pihaknya tengah melalui tahapan diskusi dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. Dia pun berjanji jika perubahan nama jalan itu direalisasikan, pemerintah akan menanggung biaya perubahan dokumen administrasi.
"Semua itu akan kita diskusikan. ini kan ada plus minus perubahan nama jalan di DKI Jakarta. Kami memahami ada warga yang keberatan protes karena harus mengganti akte, KTP, sertifikat, dan sebagainya," jelasnya.
Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Jakarta F-PDIP Agustina Hermanto atau Tina Toon menyoroti rencana perubahan nama sejumlah jalan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dia meminta agar rencana itu dipertimbangkan ulang.
"Aku sih masih berharap banget ya bahwa suara warga bisa didengarkan dan betul-betul misalnya sosialisasi pun warga menolak, apalagi mayoritas, itu betul-betul dipertimbangkan dan bisa dikaji ulang. Jadi kebijakan ini jangan center di atas aja. Pengen kebijakan yg langsung diganti namanya, udah gitu nggak mau dengerin warga," kata Tina Toon saat dihubungi, Rabu (4/9).
Tina Toon mengungkap, rencana perubahan nama jalan ini sudah tertuang di dalam Keputusan Gubernur. Kini, DKI tengah melakukan tahapan sosialisasi terhadap warga setempat.
"Sekarang tahap sosialisasi dari walkot, kecamatan, kelurahan. Nah, tapi di situ warga diberikan kesempatan dan pendapat (mau) menerima atau menolak," jelasnya.
Kendati begitu, Tina mengaku menerima banyak keluhan serta protes dari warga soal perubahan nama jalan ini. Pasalnya, perubahan nama jalan pasti akan berpengaruh terhadap dokumen administrasi milik warga. Itu pun, kata dia, belum termasuk keluhan dari para pemilik usaha di ruko maupun toko sekitar Kelapa Gading.
"Ini warga-warga yang terdampak ini sudah mulai pada teriak nih, kenapa? Karena yang pastinya namanya jalanan berubah pasti ada administrasi, dari KTP, KK, sertifikat tanah, terus bangunan, PBB, itu untuk yang orang-orang yang memang tinggal," ujarnya.
"Apalagi di sini tuh banyak orang yang usaha. Gimana kalau misalnya usahanya tempatnya lagi dikontrakan, atau misalnya lagi ada urusan dengan bank?" tambahnya.
Tina Toon lantas meminta sebaiknya Pemprov DKI berfokus memperbaiki jalan di sekitar Kelapa Gading ketimbang mengubah namanya. Menurutnya, jalan di sekitar kawasan Kelapa Gading bergelombang layaknya lintasan rally.
"Jadi berharap banget Pemprov ini di masa akhir jabatan Gubernur Wagub tinggal sebulan lagi bisa ngeberesin. Minimal ada itikad baik menagih fasos fasumnya. Intinya diberesin lah, dimuluskan, jadi bukannya jalanan rusak diberesin, malah diganti namanya," tandasnya.
Saksikan juga Blak-blakan minggu ini.
Pemerintah Bentuk Timsus Urus Bjorka, Ruby Alamsyah: Seperti Gajah Lawan Semut
