TGUPP Respons Ketua DPRD DKI soal Sebutan 'Pembuat Kacau Pembangunan'

Suasana terkini Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (1/12). Kantor Gubernur DKI Jakarta terpaksa harus tutup pasca Anies Baswedan positif dinyatakan COVID-19 berdasarkan hasil tes usap yang dilakukan Senin (30/11). Sementara itu gedung utama Balai Kota yang terpisah dari kantor Gubernur Anies Baswedan tetap buka dengan menerapkan protokol kesehatan — Gedung Balai Kota DKI Jakarta (Pradita Utama)

Ketua DPRD Minta TGUPP Hilang

Sebelumnya, Pras mengkritik keberadaan TGUPP. Dia meminta agar TGUPP dihilangkan karena dianggap merugikan pembangunan di Jakarta.

Hal itu disampaikan Pras usai menghadiri Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) yang menyepakati tiga nama kandidat Pj Gubernur DKI Jakarta pada Selasa (13/9).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"TGUPP harus hilang. Itu yang buat kacau pembangunan di Jakarta. Dengan ide-ide dia, banyak yang merugikan," kata Pras.

Politikus PDIP itu menyoroti keberadaan trotoar yang tidak tersambung dengan tali air di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, merupakan ide TGUPP yang dieksekusi pemerintah daerah. Pras menilai ini sebagai salah satu proyek gagal yang digagas oleh TGUPP karena menyebabkan banjir.

"Salah satu contoh, jalan di Jakarta ini pendek. Saya menemukan di Kemang, ada tali air di trotoar, dilebarkan, ternyata tali air tidak nyambung ke trotoarnya, jadi buntu tengah-tengah, dampaknya banjir," jelasnya.

Pras lantas meminta Pemprov DKI berpikir rasional dalam melaksanakan pembangunan, khususnya di pinggiran Jakarta. Pasalnya, Pras menyoroti pembangunan kota masa kini hanya berpusat di tengah kota.

"Jadi harus rasional membangun. Pinggir daerah di Jakarta juga harus dapat persamaan pembangunan. Jangan cuma tengah kota, casing aja bagus. Yang gini nggak boleh tuh. itu ide-ide TGUPP tuh. Segitu banyak," ujarnya.

Halaman 1 2

Tampilkan Semua

(aik/zap)