.webp)
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (Pras) mengkritik keberadaan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Dia meminta agar TGUPP dihilangkan karena dianggap merugikan pembangunan di Jakarta.
Hal itu disampaikan Pras usai menghadiri Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) yang menyepakati tiga nama kandidat Pj Gubernur DKI Jakarta pada Selasa (13/9/2022).
"TGUPP harus hilang. Itu yang buat kacau pembangunan di Jakarta. Dengan ide-ide dia, banyak yang merugikan," kata Pras.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politikus PDIP itu menyoroti keberadaan trotoar yang tidak tersambung dengan tali air di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, merupakan ide TGUPP yang dieksekusi pemerintah daerah. Pras menilai ini sebagai salah satu proyek gagal yang digagas oleh TGUPP karena menyebabkan banjir.
"Salah satu contoh, jalan di Jakarta ini pendek. Saya menemukan di Kemang, ada tali air di trotoar, dilebarkan, ternyata tali air tidak nyambung ke trotoarnya, jadi buntu tengah-tengah, dampaknya banjir," jelasnya.
Pras lantas meminta Pemprov DKI berpikir rasional dalam melaksanakan pembangunan, khususnya di pinggiran Jakarta. Pasalnya, Pras menyoroti pembangunan kota masa kini hanya berpusat di tengah kota.
"Jadi harus rasional membangun. Pinggir daerah di Jakarta juga harus dapat persamaan pembangunan. Jangan cuma tengah kota, casing aja bagus. Yang gini nggak boleh tuh. itu ide-ide TGUPP tuh. Segitu banyak," ujarnya.
Pras memandang TGUPP di era pemerintahan Anies Baswedan sangatlah berbeda dengan Joko Widodo sewaktu menjabat Gubernur DKI. Kala itu, kata dia, Jokowi memberdayakan para pegawai kompeten yang sebentar lagi memasuki masa pensiun.
Dia lantas mendorong agar TGUPP dihilangkan dari Pemprov DKI Jakarta. Dia memandang Pemprov DKI tidak kekurangan stok aparatur sipil negara (ASN) pintar dan berkompeten. Dia juga memastikan TGUPP yang bertugas saat ini akan berakhir usai masa jabatan Anies sebagai gubernur berakhir.
"Banyak orang-orang pintar di sini kok. Mulai sekarang TGUPP, nggak akan saya laksanakan dalam banggar nanti nggak dianggarkan," tegasnya.
"Kalau dulu Pak Jokowi itu kan orang pensiun terus diberdayakan. Sebelum masa pensiunya selesai," tambahnya.
Simak juga Video: Wagub DKI soal BW Mundur dari TGUPP: Sudah Tepat
