GMNI Kritik Bantuan Hukum ke Polisi yang Dipecat karena Kasus Sambo

ADVERTISEMENT

Suara Mahasiswa

GMNI Kritik Bantuan Hukum ke Polisi yang Dipecat karena Kasus Sambo

Danu Damarjati - detikNews
Rabu, 14 Sep 2022 22:40 WIB
Ketua Umum GMNI Arjuna Aldino Putra (Dok GMNI)
Ketua Umum GMNI Arjuna Aldino Putra (Dok GMNI)
Jakarta -

AKBP Jerry Raymond Siagian telah dipecat atau mendapat sanksi pemberhetian tidak dengan hormat (PTDH) oleh Polri karena tidak profesional menangani kasus pembunuhan Brigadir Yosua dalam kasus Irjen Ferdy Sambo. Namun, Polda Metro Jaya siap memberi bantuan hukum untuk Jerry yang banding atas putusan pemecatan itu, bila bantuan hukum diperlukan. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mengkritisi bantuan hukum untuk polisi itu.

"Dalam kasus AKBP JS, yang bersangkutan justu bertindak tidak profesional, tidak sesuai tugas pokok bahkan melanggar etika institusi, sehingga tidak tepat langkah Polda Metro tersebut," kata Ketua Umum GMNI Arjuna Putra Aldino dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/9/2022).

GMNI berpendapat bantuan hukum hanya pantas diberikan institusi Polri kepada polisi yang melakukan pelanggaran sebatas administrasi dalam menjalankan tugas. Namun kasus Sambo ini dinilainya berbeda.

"Soal bantuan hukum masuk tanggung jawab individu yang melakukan pelanggaran etik atau pidana bukan tanggung jawab institusi," kata Arjuna.

Di luar isu spesifik soal AKBP Jerry, GMNI juga menyampaikan pendapatnya soal putusan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dan peluangnya untk digugat. Menurut GMNI, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak punya tugas pokok dan fungsi untuk mengadili pelanggaran etika institusi. Sidang KKEP dinilai mereka harus selesai di KKEP saja.

"Akan sangat keliru apabila PTUN memutuskan Sambo diangkat kembali atau menganulir hasil sidang KKEP. Itu sangat merusak marwah institusi Polri," kata Arjuna.

Sekilas soal AKBP Jerry dan upaya bandingnya atas putusan pemecatan yang dijatuhkan KKEP, Polda Metro Jaya menegaskan tunduk dan menghormati keputusan Mabes Polri. Soal pemberian bantuan hukumd ari Plda Metro Jaya kepada Jerry, hal itu akan diberikn hanya apabila itu perlu diberikan.

"Yang dimaksud pendampingan hukum, kan dia menyatakan banding, artinya perlu pendampingan hukum. Memang dibenarkan apabila dia tidak bisa menyewa lawyer, pengacara, itu kan di Polri ada Divisi Hukum Mabes Polri," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan kepada detikcom, Rabu (14/9/2022) tadi.

(dnu/dnu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT