.webp)
Sarana Jaya mengusulkan permohonan penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp 1,6 triliun. Anggaran itu rencananya diperuntukkan bagi sejumlah proyek, dari pengadaan lahan hingga proyek di area transit oriented development (TOD).
Hal itu disampaikan dalam pemaparan Sarana Jaya di Rapat kerja bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/9/2022). Sarana Jaya memerinci, anggaran Rp 1,6 triliun itu akan digunakan untuk 3 kegiatan. Berikut ini rinciannya:
1. Pengadaan lahan dan pengembangan hunian terjangkau
- lokasi: Rawa Buaya, Cengkareng
- pagu anggaran: Rp 500 miliar
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
2. Pengembangan hunian terjangkau
- Jatinegara, Jakarta Timur: Rp 350 miliar
- Pesanggrahan, Jakarta Selatan: Rp 400 miliar
3. Proyek di area transit oriented development (TOD)
- pagu anggaran Rp 350 miliar
Dimintai konfirmasi terpisah, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan pengadaan lahan dan pengembangan hunian terjangkau sebesar Rp 500 miliar diperuntukkan bagi proyek hunian DP nol rupiah. Hal ini lantaran realisasi hunian DP nol rupiah belum sesuai target yang ditentukan.
"Kalau sejauh ini harusnya DP 0, karena kan belum memenuhi target dari apa yang ditugaskan ke Sarana Jaya. Tadi kan di paparan, berapa target, berapa terealisasi, ternyata belum maksimal," kata Ismail di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (14/9).
Sedangkan usulan PMD Rp 350 miliar untuk proyek TOD akan diperuntukkan buat membangun Sentra Primer Tanah Abang. Ismail menyebut proyek ini masuk ke dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.
"Ada, makanya dia berani mengajukan PMD ini untuk 2023," ujarnya.
Politikus PKS itu memandang pentingnya mengoptimalkan rute transportasi umum melalui pengembangan kawasan TOD. Dia lantas mendorong agar Sarana Jaya memanfaatkan bank lahannya (land bank) untuk dijadikan area TOD.
"Pengajuan PMD tadi, saya melihat itu sebagai salah satu wujud upaya dia merealisasikan. Karena di Tanah Abang itu, di waktu yang sebelumnya sudah dijelaskan, ini area yang sudah dimiliki lama oleh mereka. Karena masuk ke radius TOD, maka itu kemudian segera dieksekusi oleh Sarana Jaya," jelasnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI merevisi target pembangunan rumah DP 0 rupiah dari 232.214 unit menjadi 10 ribu unit dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov DKI 2017-2022. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko mengatakan usulan revisi target rumah DP 0 rupiah itu masih berproses.
"Ini kan masih dalam proses. Kita belum ada keputusan final terkait target RPJMD. Kita usulan di dalam RPJMD untuk penyediaan DP 0 rupiah kurang lebih 10 ribu sekian," kata Sarjoko saat ditemui di Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (8/9).
Simak selengkapnya pada halaman berikutnya.
Simak juga Video: Tuntutan untuk Para Terdakwa Pusaran Kasus Rumah DP 0 %
