Mardani Maming Digugat Rp 4,3 Triliun Terkait Izin Tambang!

ADVERTISEMENT

Mardani Maming Digugat Rp 4,3 Triliun Terkait Izin Tambang!

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Rabu, 14 Sep 2022 18:22 WIB
Mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pemberian izin tambang (M Hanafi A/detikcom)
Mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming, saat ditahan KPK. (M Hanafi A/detikcom)
Jakarta -

Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming serta Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan digugat Rp 4,3 triliun terkait pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP). Gugatan itu dilayangkan oleh CV Sebamban Indo Coal ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dilihat detikcom dari SIPP PN Jakarta Selatan, Rabu (14/9/2022), gugatan itu didaftarkan pada Selasa, 13 September 2022, dan teregistrasi dengan nomor perkara: 828/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL. Penggugat diwakili kuasa hukumnya, Purgatorio Siahaan.

Pihak yang menjadi tergugat di antaranya PT Angsana Jaya Energi (Tergugat I), Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan (Tergugat II), serta Mardani H Maming (Tergugat III).

Berikut ini petitumnya:

1. Memohon memutuskan terlebih dahulu dalam putusan sela untuk dijatuhkannya sita jaminan terhadap tambang dan hasil produksi tambang yang belum dialihkan yang berlokasi sebagaimana IUP Produksi Tergugat I dengan Nomor Surat Keputusan. 188.45/310/DISTAMBEN/2014 yang diperpanjang dengan Nomor Surat Keputusan 503/11.5-20/DPMPTSP/VIII/2020 yang terletak di Tanah Bumbu, yang juga sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Pertambangan Eksploitasi Nomor 545/93/KP/D.PE atas nama Penggugat.

2. Memohon memutuskan terlebih dahulu dalam provisi dengan dijatuhkannya putusan sela yang memerintahkan Tergugat I segera dan seketika untuk mengosongkan lokasi tambang, serta menghentikan segala kegiatan eksploitasi/produksi di lokasi tambang dan memerintahkan Tergugat II dan turut tergugat untuk melakukan menyegel lokasi tambang agar dihentikannya segala kegiatan eksploitasi/produksi tambang di lokasi tambang yang berlokasi sebagaimana IUP Produksi Tergugat I dengan Nomor Surat Keputusan 188.45/310/DISTAMBEN/2014 yang diperpanjang dengan Nomor Surat Keputusan 503/11.5-20/DPMPTSP/VIII/2020 yang terletak di Tanah Bumbu, yang juga sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Pertambangan Eksploitasi Nomor 545/93/KP/D.PE atas nama Penggugat, sebelum dimulainya pemeriksaan pokok perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan diterimanya gugatan penggugat

2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya

3. Menyatakan terbukti Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) terhadap Penggugat dengan telah mengajukan permohonan IUP produksinya yang melanggar ketentuan perundang-undangan sehingga membuat Tergugat I secara leluasa untuk memproduksi batu bara di atas lokasi yang sama dengan Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama Penggugat sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat

4. Menyatakan terbukti Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) terhadap Penggugat dengan cara menyalahgunakan kewenangannya (misbruik van recht) untuk menerbitkan IUP Produksi atas nama Tergugat I di atas kuasa pertambangan atas nama Penggugat dengan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat

5. Menghukum Tergugat I untuk memberikan dan menyerahkan ganti kerugian atas kerugian materiil berupa royalti yang seharusnya diberikan kepada penggugat terdiri atas:

5.1. Atas tambang yang sudah di produksi sebesar Rp 600.000.000.000 (enam ratus miliar rupiah) dari perhitungan 10 juta metriks ton x royalti Rp 60.000/ton (enam puluh ribu rupiah)/ton

5.2. Terhadap tambang yang masih sisa dan belum diproduksi sebesar Rp 3.700.000.000.000 (tiga triliun tujuh ratus miliar rupiah)

Simak juga video 'Fakta Mardani Maming, Tersangka Suap dan Gratifikasi Rp 104,3 miliar':

[Gambas:Video 20detik]



(whn/haf)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT